• Telp : 0725-41507
  • Fax : 0725-47296
Diposting oleh Tgl 27-10-2017 & wkt 01:40:27 dibaca Sebanyak 745 Kali

Kajian ini bukan bertujuan untuk kepentingan pragmatis berupa kritik terhadap kebijakan pembangunan flyover  (istilah lain untuk tangga rektorat) yang kini sedang berlangsung. Lagian penulis kan sering disebut sebagai bagian dari pimpinan, maka kadang ada yang nyebut, kalau penulis kritis maka sama dengan memukul kepala sendiri (saya aja heran, apalagi orang lain). Tulisan ini sekadar tuangan pandangan keilmuan penulis untuk melihat sebuah kebijakan dengan kacamata maqashid syari'ah sebagai salah satu teori yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan sebuah kebijakan oleh siapa pun, termasuk tukang rumput pun.

Pembangunan flyover pada dasarnya juga bertujuan positif, yaitu untuk mempermudah orang untuk menuju lantai dua dan lantai tiga gedung rektorat (terutama waktu ngambil honor heheh..). Namun demikian, apakah tanpa adanya flyover tersebut orang tidak dapat mencapai lantai atas gedung rektorat? Bukankah ini hanya untuk mempermudah saja, selain dalam rangka memperindah "wajah" gedung rektorat dari sisi depan dalam istilah anak jaman now "mempermenor".

Adanya flyover juga pada dasarnya tidak secara otomatis mempermudah semua orang untuk menuju lantai atas gedung rektorat, terlebih bagi orang yang berkendara. Meskipun seseorang telah berhasil naik ke posisi lantai dua melalui flyover dengan berkendara, namun ia tetap harus memarkir kendaraan di bawah (yang tempatnya kurang beraturan). Karena tidak mungkin kendaraan di atas flyover, malah akan menambah kesemerawutan parkir kendaraan (kecuali nanti waktu ada demo motor dibawa naik). Hal ini berarti, hanya orang-orang yang mempunyai sopir saja yang dapat "menikmati" secara penuh kemudahan akses melalui flyover (bisa jadi pak menteri adalah pejabat yang akan "memerawani" flyover gedung rektorat). Bila tidak mempunyai sopir, maka ia hanya akan naik turun sekadar untuk parkir kendaraan.

Lalu bagaimana dengan pejalan kaki? Pada dasarnya pejalan kaki sudah dapat menuju lantai dua dengan menggunakan tangga yang telah ada sebelumnya. Mungkin pembaca akan berpikir "tangga lama kan curam, berat ditapaki". Memang, tangga lama itu "kurang manusiawi". Ia susah dan berat bagi orang-orang tertentu, terlebih bagi orang yang sudah mengidap berbagai penyakit "onderdil karatan". La.. bukankah tangga semacam itu yang memang dikehendaki oleh rezim kala itu, tangga yang desainnya sudah sesuai dengan pesanan dan disetujui oleh pihak yang berwenang (berkepentingan)? Lalu mengapa sekarang kok malah dibongkar? Apa landasannya hanya kurang enak dan ngga indah dipandang?

Di sisi lain, kampus kita tercinta IAIN metro ini belum bisa menyediakan lahan parkir yang representatif. Rasio lahan parkir tidak sebanding dengan pemakai kendaraan yang akan parkir. Padahal lahan parkir adalah kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi bagi semua pihak yang membangun gedung yang melayani kepentingan orang banyak. Bahkan sekelas toko saja harus menyediakan lahan parkir. Sekelas rumah makan saja harus menyediakan lahan parkir yang representatif bagi pelanggannya.

Lahan parkir di lingkungan kampus satu IAIN Metro di satu sisi masih jauh dari kata representatif, dan di sisi lain belum terkelola dengan baik. Kita bisa lihat kendaraan dosen dan mahasiswa masih "berserak" di setiap space yang kosong, bahkan banyak kendaraan roda empat yang diparkir di jalan kampus yang pada dasarnya menghambat dan mengganggu pengguna jalan.

Lahan parkir adalah kebutuhan pokok yang harus mendapatkan perhatian oleh pemangku kebijakan. Maksimalkan pengelolaan lahan yang saat ini ada, tidak perlu membangun sesuatu yang kurang urgen yang malah dapat mengurangi lahan parkir yang selama ini digunakan. Tata kembali sistem parkir kendaraan sivitas akademika kampus. Hal ini antara lain bisa dilakukan dengan membuat parkir motor bertingkat (lihat [studi banding] ke area parkir stasiun tugu Yogyakarta).

Tulisan ini menimbang kebijakan pembangunan flyover  dan penyediaan lahan parkir dilihat dari perspektif maqashid syari'ah. Menurut Kang Yudian Wahyudi, Maqashid al-Syari'ah dalam konteks semacam ini sebagai pisau analisa atau kacamata untuk membaca kenyataan dan fenomena yang terjadi di sekeliling kita (2007: 48). Maqashid Syari'ah (maslahat) sering kali menjadi nilai tanpa batas yang sering dibuat sebagai dasar argumentasi solusi hukum kontemporer. Bahkan di tangan Najmuddin al-Tufi, maslahat dijadikan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan landasan hukum (Dahlan, 2001: 1147).

Asyatiby dalam karya monumentalnya al-Muwafaqat membagi maqashid syari'ah (mashlahat) ini secara garis besar menjadi tiga tingkatan, dharuriyah (primer), hajiyah (skunder) dan tahsiniyah (tersier) (2003, II/7-9.). Mashlahat menurut Syatiby tidak jauh berbeda dengan apa yang dirumuskan oleh Al-Ghazali, yaitu memelihara lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (2005).

Mashlahat dharuriyat, yaitu sesuatu yang harus ada  untuk tegaknya kehidupan manusia baik diniyah maupun dunawiyah, dalam arti kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (primer) bagi kehidupan manusia. Sementara mashlahat al-hajiyat, yaitu yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan bagi subjek hukum. Jadi maslahat hajiyat ini tidak termasuk kebutuhan yang esensial. Jika maslahat ini tidak terpenuhi maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan menyebabkan kesulitan. Sedangkan maslhat tahsiniyat merupakan maslahat yang menopang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan. Meninggalkan maslahat ini tidak akan mengancam eksistensi manusia atau menimbulkan kesulitan karena ia hanya bersifat sebagai pelengkap (al-Syatiby, 2003: II/7-9).

Berdasarkan teori al-Syatiby di atas, dapat diketahui bahwa, pada dasarnya pembangunan flyover atau rehab tangga rektorat hanya bersifat komplementer, yang derajatnya adalah kebutuhan tersier. Ia hanya untuk mempermudah dan memperindah. Mempermudah orang menuju lantai dua dan "memperindah wajah" gedung rektorat. Bahkan, keberadaan flyover tidak mutlak mempermudah orang yang berkendara menuju ke lantai dua. Penulis lebih melihat ini sebagai upaya memperindah (tahsiniyah) wajah rektorat yang kurang urgen untuk diadakan. Artinya, bila dilihat dari perspektif maqashid syari'ah, ia hanya pada tataran tahsiniyyah yang bila tidak dilaksanakan juga tidak akan berpengaruh signifikan atau bahkan sama sekali terhadap proses akademik dan administrasi di kampus IAIN Metro. Ia sama sekali tidak sampai pada level hajiyat (dibutuhkan) apalagi sampai level dharuriyyat (urgen). Dalam bahasa remaja jaman now dikatakan ngga penting bingitz gitu lho....

Sementara itu, lahan parkir merupakan kebutuhan pokok atau primer. Lahan parkir mutlak dibutuhkan. Tanpa ada lahan parkir yang memadai maka akan terjadi ketidakteraturan dalam berparkir, bahkan bisa berimplikasi terhadap hal yang fatal, yaitu hilangnya kendaraan, karena lahan parkir yang tidak mendapat pengawasan karena kesemerawutan. Hal ini dalam konsep kang Ghazali sama saja dengan mashlahat dharuriyat (hifzhul maal), yaitu menjaga motor jangan sampai hilang dicuri orang seperti yang sudah-sudah. Berdasarkan hal ini maka dapat dikatakan bahwa dalam perspektif maqashid syari'ah lahan parkir di kampus merupakan suatu yang dharuriyyat.

Mari kita lebih bijak dalam mengambil kebijakan. Harus ada pertimbangan yang jeli, obyektif dan tidak ada salahnya menggunakan pertimbangan maqashid syari'ah. Bukankah tasharruful imam ‘alar raiyyah manuthun bil mashlahah (kebijakan yang diambil seorang pemimpin harus berlandaskan kemashlatan bagi orang yang dipimpinnya).

 

Oleh: Imam Mustofa

Berita Lainnya

Masukkan Komentar

hcMUg

Total Komentar (0)


Halaman : 1 Next->