• Telp : 0725-41507
  • Fax : 0725-47296
Diposting oleh Tgl 24-10-2017 & wkt 07:50:24 dibaca Sebanyak 38 Kali

Negara pada hakikatnya adalah tempat berdomisili penduduk dan bukan penduduk. Penduduk yang menetap dan penduduk yang nomaden (berpindah-pindah). Penduduk asli dan penduduk bukan asli, kesemuanya adalah mereka yang berpeluang menempati suatu daerah. Negara dengan satu kepemerintahan menjadikan semua kebijakannya sebagai pondasi awal pergerakan. Perlu digarisbawahi, tidak dibenarkan pemangku kebijakan menjadikan sekawanan manusia sebagai bahan percobaan, melainkan menjadikannya sebagai pihak yang bertindak untuk merasionalisasikan kebijakan dan penikmat tentu saja.

Pengambilan kebijakan didasarkan pada sebuah perubahan. kepentingan akan perubahan kebijakan, menjadi wajib dan tidak untuk menjadi percobaan. Analoginya, dalam tataran kepemerintahan tidak menjadikan diantaranya sebagai pihak yang tersektekan, tidak menjadikan diantaranya sebagai pihak yang terpojokkan, dan tidak menjadikan diantaranya terdiskriminasikan. Namun, menjadikan diantaranya sebagai pihak yang terpentingkan dalam sebuah negara, karena di tangan penduduklah yang sewajarnya kebijakan itu berada.

Negara ini, indonesia. Negara dengan berbagai kepulauan, budaya, sosial, dan ekonomi. Sudah teralu banyak permintaan akan perkembangan, pembangunan moral, perubahan kepribadian, untuk berkemajuan. Akibatnya pemerintah memutar otak dan mengorganisasikan seluruh elemen yang ada dijajaran pemerintahan untuk memenuhi permintaan yang demikian menumpuk, dan kinerja yang diukur oleh waktu dan ketepatan.Hal tersebut mendapat respon posistif dari pemangku kebijakan saat ini, dengan melakukan kegiatan revolusi mental.

Pemerintah saat inimenjadi pemerhati, tidak lantas menjadikan kebijakannya sebagai apa yang harus dilakukan, perlu banyak pertimbangan dalam menentukan peraturan. Terdapat faktor-faktor yang harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam menetapkan kebijakannya.Hingganya, apa yang menjadi perencanaan dapat terealisasikan tepat dalam penempatannya. Penentuan kebijakan, tidak memungkiri terdapat diantaranya pihak yang menyetujui dan terdapat pula yang menentangnya, karena tidak sesuai dengan ekspektasi dari masing-masing pihak.

Ekonomi merupakan tantangan pemerintah hingga saat ini, kebijakan-kebijakan yang dibuat dewasa ini juga harus berlandaskan kepada ekonomi, baik dari sumber, pendapatan hingga pemanfaatannya atau penggunaannya. Saat ini, telah terulang kembali janji-janji manis, gagasan-gagasan penegasan dari calon pemangku pemerintahan-Jakarata dan daerah lainnya.

Setelah santar terdengar berita penistaan agama, calon petahana Gubernur DKI Jakarta. Jakarta menjadi pusat perhatian, selain keadaan politiknya juga keadaan masyarakatnya secara spontan pada 4 november lalu bertambah, juga 2 desember. Hal itu berakibat banyak akan jakarta, pusat kota serta pusat pemerintahan.

Bertambahnya masyarakat pada 4 november dan 2 Desember lalu di DKI Jakarta mempunyai tujuan yang sangat agamis, teradilinya calon petahana DKI Jakarta karena kasusnya. Tujuan yang mulia, ditujukan akan penindak lanjutan hukum. Dilain hal, banyak yang menjadi perhatian, selain tuntutan agamis dan bertambahnya jumlah penduduk jakarta pada saat itu. Peristiwa tersebut berakibat pula kepada kondisi ekonomi DKI juga Negara Republik Indonesia.

Peristiwa yang melibatkan banyak tokoh, banyak pejabat negara, serta masyarakat muslim. Dari sisi kepercayaan global, indonesia telah mencoreng keamanan investasi dengan pergejolakan politik saat ini. Ketahanan ekonomi akan terpengaruh atas kepercayaan publik. Banyak pihak tidak menaruh kepercayaan akan kondisi ekonomi Indonesia, setelah kejadian-kejadian yang menimbulkan kegaduhan dalam sisi ekonomi.

Ketahanan ekonomi merupakan hal yang menjadi perbincangan di tubuh pemerintahan, mengapa? Karena ekonomi akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Ekonomi menjadi penting dalam penetapan kebijakan pemerintah. Tantangan ekonomi negara ini sangat kompleks. Sikap otoriter kepala negara dipilih untuk dapat menetapkan kebijakan melalui berbagai pertimbangan.

Ketegasan dalam memimpin menjadi hal yang harus ada. Karena negara atau daerah akan menjadi bobrok bilamana ketegasan pemimpin masih dapat ditolerir, dalam artian yang hak atau pasti. Dalam bidang ekonomi, negara ini ditopang oleh banyaknya sumberdaya alam, banyaknya sumberdaya manusia. Namun, banyaknya sumberdaya alam tidak banyak mengurangi pengangguran. Keegoisan dari segelintir kaum, terasa negara ini hanya dimiliki oleh beberapa orang, yang dalam laporan keungannya secara total melebihi kebanyak orang. Kekayaan satu orang, pemilik Djarum dilansir melebhi APBD DKI, yang tercatat hanya 66,47 Triliun pada tahun 2016.

Ketidakseimbangan kekayaan masyarakat tersebut dapat mengakibatkan gap antar penduduk Negara. Ketidaksetaraan kondisi ekonomi mendukung banyaknya perbedaan. Kemudian, perbedaan kondisi ekonomi ini akan berakibat terpinggirkannya penduduk yang berpenghasilan rendah. Hal ini terbukti secara konseptual dan faktual, bahwa kekayaan 50 orang di negara Republik ini, hampir menyamai APBN tahun 2016 yakni 1.822,5 Triliun pada tahun 2016, seperti yang dilansir Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang telah di sahkan. Jumlah yang sangat fantastis bukan?Bagaimana jumlah kekayaan 50 orang hampir menyamai pendapatan Negara periode satu tahun.

Negara ini dimonopoli! Monopoli ekonomi akan dapat lebih mudah dilakukan oleh orang-orang terhormat, dengan modal yang dimilikinya. Data di atas menyimpulkan bahwa kekayaan negara dikuasai oleh beberapa orang, yang nantinya dapat menjadikan negara mempunyai ketergantungan terhadap beberapa orang yang jumlah kekayaannya melebihi pendapatan 100 atau 1.000 bahkan 10.000 orang Indonesia yang berpendapatan Rp.1.000.000 per bulannya.

Normalisasi dalam pendapatan perkapita menjadi tugas yang sangat penting untuk pemimpin Negara. Akan menjadi sebuah kepentingan publik, karena fenomena tersebut terjadi bukan karena tidak disengaja, melainkan karena keinginan dan kemampuan sebagian pihak dalam mengembangkan potensi yang tersedia.

Badan Pusat Statistik mencatat pada februari 2016 sekisar 5,5 % jumlah pengangguran atau 7,02 juta orang. Meskipun jumlah tersebut berkurang dari jumlah pengangguran pada februari 2015 tercatat, yang tercatat sebesar 5,81 atau 7,45 juta orang. Jumlah pengangguran yang masih dibilang banyak tersebut berbading lurus dengan angka kemiskinan yaitu mencapai 10 %, seperti yang dilansir oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Jumlah angka kemiskinan tersebutharus menjadi tolak ukur pembuatan kebijakan. Terlebih kebijakan yang bersifat terkhususkan. Memberikan keringanan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan memberikan bimbingan terhadap pengangguran-pengangguran yang ada. Terdapatnya pengangguran bukan karena tidak mampu melakukan usaha, melainkan karena tidak mempunyai keahlian khusus yang dapat di angkat.

Pengangguran dan Kesejahteraan

Sebuah hal yang luar biasa jika pengentasan permasalahan jumlah kemiskinan tersebut dapat dilakukan. Demikian hal tersebut juga terjadi pada tahun yang kelam, selepas penjajahan, krisis moneter 1998. Krisis moneter menuntut pemerintah yang baru memutar pemikirannya beberapa kali dalam melakukan perbaikan pada sistem yang ada. Pada saat itu, banyak pegawai diberhentikan, terlebih pengangguran yang bertranformasi menjadi pengangguran tingkat dua.

Bergantinya sistem juga akan berakibat pada sebuah kesejahteraan masyarakat. Demikian, sistem dibuat berdasarkan pada kebutuhan, tidak untuk kepentingan. Sistem yang menjadikan kesejahteraan merupakan sistem yang terpadu dengan geliat ekonomi dan budaya kemasyarakatan. Bagaiamana kemudian, sistem tidak hanya dipadukan dengan kepentingan, melainkan atas kebutuhan kemasyarakatan, sehingga kemudian sistem yang dibangun dapat menjadikan sebuah kesempatan masyarakat untuk merubah tata kelola kehidupannya.

Negara adalah sebuah kesepakatan. Terbentuknya negara terdukung oleh keadaan ekonomi. Ekonomi yang baik maka negara dapat menjadi baik dalam berbagai bidang. Hal yang vital adalah bagaimana negara dapat membentuk kemandirian penduduk yang terdapat di dalamnya. Negara dan ekonomi adalah suatu kesepakatan. Negara yang baik akan merubah kepribadian ekonomi menjadi baik. Begitu juga sebaliknya, ekonomi yang baik akan menjadikan sebuah negara menjadi lebih baik.

Ketahanan negara akan pergejolakan diberbagai bidang juga akan mempengaruhi keadaan ekonomi. Saat ini, kondisi negara akan menjadi bobrok ketika beberapa pihak yang di dalamnya bobrok. Intimidasi dari beberapa pihak yang berkuasa berpengaruh kepada keadaan negara. Sudah dirasakan oleh banyak pihak, sumber kekayaan negara pada saat ini hanya dirasakan oleh beberapa pihak saja. Padahal terbentuknya sebuah negara bukan hanyak dibentuk oleh beberapa pihak terkait, melainkan banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Banyak penduduk yang merasa di asingkan di negeri sendiri. Bukan karena pendatang, bukan karena hak, melainkan karena faktor capital.

Perbaikan dalam sistem kenegaraan pada saat ini menjadi ujung dari persinggungan antara kemiskinan dan pengangguran. Perbaikan sistem yang benar akan menjadikan ekonomi menjadi lebih baik dan dapat dirasakan oleh banyak pihak. Banyak orang yang terpinggirkan karena sebuah sistem yang dibuat untuk kepentingan pemilik modal, bukan untuk pemilik kemampuan.

Hal tersebut di atas, mengakibatkan banyak penduduk di pinggiran, tidak merasakan adanya sebuah negara yang sejahtera. Penduduk pinggiran merasakan hal yang demikian dirasakan pada tahun sebelum kemerdekaan, diasingkan dan dimanfaatkan.

Ekonomi dan Pergerakan Politik

Banyaknya pengangguran, hingganya akan menambah nilai kemiskinan yang diakibatkan oleh kondisi pergerakan politik yang tidak menentu. Saat ini, banyak hal yang terjadi, bahkan tidak terduga-duga karena politik berkutat di dalamnya berdasarkan kepentingan kelompok maupun individu.

Ekonomi Indonesia saat ini dipengaruhi oleh banyak faktor di dalamnya, salah satunya adalah pergerakan politik. Politik menjadi tenaga pendorong juga dapat menjadi tenaga penghancur. Bagaimana beberapa pihak di dalam pemerintahan menggunakan politik untuk dapat mempermudah pergerakannya dalam meraup keuntungan yang berkelanjutan. Hal tersebut mengakibatkan banyak hal, salah satunya adalah memperbanyak peluang masyarakat untuk menganggur karena ekonomi dikuasai oleh beberapa pihak saja.

Ketidakmampuan negara dalam menafsirkan kebutuhan masyarakat membuat peluang masyarakat untuk lebih buruk lagi menjadi besar, hal tersebut ditopang oleh kondisi sosial dan pendidikan masyarakat yang masih rendah. Ketidakmampuan masyarakat dalam membayar sejumlah nilai dari sebuah keilmuan membuat masyarakat semakin tertinggal dengan berkembanganya keilmuan dan teknoligi.

Kemunduran keilmuan masyarakat di dukung oleh kondisi politik yang semakin carut-marut, mementingkan diri sendiri. Tidak pernah menjadikan politik sebagai landasan untuk kepentingan banyak orang. Bahkan, Ssling menjatuhkan di dalam tubuh pemerintahan menjadi sangat wajar. Politik menjadi sebuah hal yang negatif dilakukan, karena tidak pernah membenarkan kebijakan yang dibuat oleh belah pihak.

Kondisi politik yang carut-marut mengakibatkan kondisi ekonomi semakin memburuk. Bahkan, tidak menutup kemungkinan negara ini akan mengulangi masa kekelamannya. Demikian dinamika pergerakan politik, yang mementingkan kekuasaan dibanding dengan kehidupan bersama. Kondisi negara akan tersektekan dengan sendirinya, dengan banyak perbedaan pendapat dan kebijakan. Hal ini tidak membenarkan bahwasannya perbedaan itu adalah sebuah rahmat yang memang diperuntukkan untuk hal yang lebih baik.

 

Dwi Nugroho (Pegiat Jurai Siwo Corner)

Berita Lainnya

Masukkan Komentar

mDyxR

Total Komentar (0)


Halaman :