• Telp : 0725-41507
  • Fax : 0725-47296
Diposting oleh Tgl 15-11-2017 & wkt 03:15:03 dibaca Sebanyak 841 Kali

Pergejolakan politik hingga saat ini kian membabibuta masyarakat, memecah belah segala persatuan dan kesatuan yang telah ada. Budaya politik yang kita kenal saat ini telah berhasil membagi masyarakat menjadi beberapa segmen, pautulah mereka berbangga. Berdasarkan kepentingan masing-masing. Tanpa disadari hal tersebut akan menafikkan kebhinekaan NKRI, yang sampai saat ini dan seterusnya dijadikan landasan untuk mempersatukan NKRI. NKRI harga mati katanya. Namun, tubuh partailah yang berperan saat ini, dimana partai berjalan berdasakan kepentingan yang semuanya mempunyai tujuan yang begitu mulia. Mirisnya, hingga saat ini partailah yang telah berhasil menjadi gerakan pendorong untuk membagi kelas-kelas pada masyarakat, baik sosial, budaya dan kepentingan. Saling menjatuhkan adalah fenomena yang tak jarang dilakukan, memberikan isu-isu insidental untuk menjalankan tubuh dan pemikiran seseorang.

Ketika dulu Soeharto, dengan rezim yang sangat kuat, didukung oleh kekuatan militer yang begitu besar, sehingga rezim tersebut dapat mengkapitalkan kekuasaan hanya pada dirinya. Bahkan begitu kuatnya sehingga tidak ada pihak yang dapat memberikan statement yang dapat mempengaruhi orang untuk menjatuhkannya, membuat orasi untuk mempermasalahkan sistem pemerintahannya. Bahkan hampir tidak dapat ditemui pergerakan-pergerakan untuk melawan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh rzim tersebut. Hingga sampai tahun 1998, dengan terdapatnya fenomena krisis moneter masyarakat patut bersyukur karena kekejaman dan kekuasaan rezim soeharto beransur-ansur menurun sampai rezim tersebut diturunkan.

Setelah rezim tersebut tumbang, maka Indonesia mencoba menjadi demokratis.Kebebasan berkehendak dan kebebasan bersuara menjadi acuan utama dalam bernegara. Bahkan saat ini peraturan tersebut menjadi landasan partai politik untuk dapat memberikan argumennya. Kaum oposisi menjadi kaum yang nantinya menjadi pemerhati setiap kebijakan pemerintahan. Hasilnya, kebenaran akan senantiasa terdapat di dalam tubuh pemerintahan, namun terdapat pula kelompok yang akan menjadi penghalang dari penjalanan kebijakan pemerintah. Termasuk di dalamnya adalah kepentingan politik, untuk mencari sebuah simpatisan masyarakat bahwa ia lah yang benar, ia lah yang akan memperbaiki keburukan negara. Hal tersebut wajar terjadi, karena masyarakat hari ini mencari sebuah pemimpin yang selain demokratis juga dapat mementingkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadinya.

Kebijakan pemerintah saat ini menjadi motor penggerak, tidak hanya dalam lingkup pemerintahan melainkan juga dalam lingkup kesejahteraan masyarakat. Hari-hari ini banyak perbincangan terkait perseturuan dalam tubuh pemerintahan, dalam artian penindakhukuman kasus yang semakin lama semakin ribet. Hal tersebut menjadi ukuran bagaimana kejelihan terduga dan juga matangnya analisis dan kesanggupan dari penindak. Setelah kasus penistaan agama yang belum tuntas, dengan berbagai saksi yang didatangkan untuk menguatkan, namun tidak ditemui sebuah kejelasan, justru dilain hal saksi yang didatangkan menimbulkan permasalahan yang baru dan menambah panjang kasus dan menyeret saksi-saksi yang lainnya. Sebuah drama tersebut akan terulang dan terulang kembali-menciptakan sebuah perdebatan digolongan masyarakat-nantinya akan menambah keruh persektean yang terjadi dimasyarakat sampai hari ini.

Masih hangat ditelinga kita, dalam pemeriksaan dan sidang yang kesekian kalinya yang diwaktu lalu mendatangkan saksi dari pihak MUI. Setelah sidang usai terdapat isu bahwa terdapat penyadapan perbincangan antara presiden tahun lalu dengan ketua MUI, yang sampai saat ini menurut penyaji, hal itu akan memperkeruh kepentingan hukum. Dilain hal, tubuh MUI saat ini juga menjadi perbincangan, dilain perkara kesaksian dan penyadapan pembicaraan dengan Bapak Susilo Bambang Yudoyono, yaitu fenomena penerbitan sertifikasi halal. Akan sangat disayangkan memang jika kejadian tersebut dipengaruhi oleh kepentingan politik dari suatu kelompok, yang hasilnya nanti terdapat kelompok yang diuntungkan dan dirugikan, kelompok yang dirugikan akan pastinya nanti menuntut dari buah pengorbanannya. Berbelit-belit? Pasti “iya!”, jawabannya.Semua orang akan mengatakan hal yang senada, ketika ditanya hal yang sama. Berlarut dan semakin berlarut, saling menimpang di atas kepentingan dan saling membelokkan informasi, sudah dapat tebak geraknya.

Sebenarnya kepentingan ketua MUI (Ma’ruf Amin) dalam persidangan lalu hanyalah menjadi saksi, tidak untuk menjadikan permasalahan tersebut menjadi masalah yang baru. Apakah perlu mengurusi kepentingan politik yang semakin amburadul? mementingkan suatu golongan, tidak berpijak kepada kepentingan rakyat, hingga saat ini rakyatlah yang dijadikan boneka, diajak jalan kesana dan kemari tanpa memberikan blueprint yang jelas dari kegiatan tersebut. Kelinci percobaan! Memang begitulah adab politik. MUI pada saat lalu telah menjadi perbincangan akan kebijakan yang telah disosialisasikan terkait sertifikasi halal, ditambah kemelut yang terjadi dengan Kementerian Agama (kemenag) akan program sertifikasi produk halal, baik produk dalam negeri maupun produk luar negeri yang masuk ke Indonesia, serta keterbukaan dana yang diberikan ketika melakukan sertifikasi.

Terdapat statement yang beredar, bahwa dana dari sertifikasi halal tidak perlu dibuka di muka umum, karena hal tersebut berbeda kepentingan dengan sebuah badan usaha pemerintahan dan lainnya. Namun, semua hal yang berkaitan dengan retribusi hingga hari ini sangatlah pantas untuk dibuka di muka umum, tujuannya adalah tidak ada tindak penyelewengan dan semena-mena, hingganya kasus yang menyeret mantan Menteri Agama Suryadharma Ali tidak akan terjadi lagi ditubuh pemerintahan Agama.

Kemelut ditubuh pemerintahan terkait sertifikasi halal antara Kementerian Agama dan MUImenjadi sebuah problem dalam penjalanan kebijakan sertifikasi halal, sehingga banyak kejanggalan yang terjadi dalam fenomena tersebut. Indikasi dari kepentingan masing-masing pihak menjadi faktor yang janggal, bagaimana sertifikasi halal yang sebelum-sebelumnya ditangani oleh MUI, namun saat ini akan diambil kebijakannya oleh Kementerian Agama yang akan menjalankan kebijakan tersebut. Meskipun tetap melibatkan MUI sebagai sebuah lembaga yang menfatwakan kehalalan sebuah produk, namun fenomena tersebut menjadi janggal di masyarakat awam. Apakah nantinya proses tersebut tidak akan berbelit? Saya rasa proses tersebut akan lebih lama karena melintasi dua sektor kelembagaan.

Terlebih dalam pembentukan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) akan disibukkan dengan pengklasifikasian produk halal dalam negeri dan luar negeri yang akan masuk ke pasar dalam negeri sebagai hegemoni. Namun ketika jaminan produk halal dapat diselenggarakan bukan tidak mungkin produk yang ada dipasaran berasal dari dalam negeri, dan hal tersebut akan menguatkan ekonomi masyarakat mikro. Namun dengan diberlakukannya jaminan produk halal, apakah hal-hal yang berbau haram akan disisihkan oleh pemerintah? Yaitu produk-produk yang memiliki mudharat yang sangat tinggi.

Problem tersebut sangat kompleks. Meskipun, semua tahu bahwa jaminan produk halal akan memudahkan masyarakat dalam menggolongkan barang yang bebas konsumsi. Namun, tanpa diterbitkannya jaminan produk halal, masyarakat muslim sudah haruslah mengetahui halal-haram sebuah produk, kerena sudah banyak yang menerangkan bahwa barang halal dan haram memiliki perbedaan yang kompleks, bahkan barang haram memiliki tingkat kemudharatan yang sangat tinggi, hingganya akan merugikan manusia yang mengkonsumsinya, baik berupa materil maupun non materil.

Demikian adalah segelintir gambaran hukum di dalam negeri kita ini. Menimpang adalah sebuah yang membudaya. Hingganya ketika kita perhatikan banyak kasus yang tidak terselesaikan dan tidak terpecahkan. Banyak hal yang menjadikan hal tersebut akan disalah artikan, seperti kata sujiwo tejo “apa sih yang dinegara ini yang tidak disalah artikan”. Sekelumit permasalahan akan menjadi banyak perbincangan, namun hal tersebut akan membuat kritis masyarakat pada umumnya. Tidak ada salahnya menyajikan sebuah laporan yang hoax ketika tujuannya adalah masyarakat yang kritis karena dituntut untuk berpikir dan mencari kebenaran yang akan membawa kepada keabadian.

Terlebih saat lalu Indonesia kehadiran tamu kehormatan, sebut saja beliau Sri Raja Salman bin Abd Aziz. Kunjungan bilateral tersebut ditujukan untuk menandatangani sebuah nota kesepahaman sebanyak 10 butir guna mempererat hubungan kedua negara. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan bersejarah, seperti yang dibicarakan banyak media saat ini, setelah 47 tahun yang telah lalu. Kunjungan tersebut juga merupakan kunjungan politik kedua negara yang akan masuk ke dalam kebijakan presiden RI. Alih mendapatkan sesuatu hal, justru malah akan menambah rentetan kebijakan yang ke sekian yang diterbitkan oleh pemerintahan untuk negara. Akan menambah panjang interval aplikatif dari kebijakan pemerintah, akan menambah banyak kebijakan-kebijakan yang sudinya dijalankan.

Tentu sekarang kita membersamai kebijakan-kebijakan rezim yang sekarang. Banyak maksud atas dasar pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Terselenggaranya sidang atas hak angket KPK lalu tentu itu adalah sebuah kebijakan DPR, namun langkah DPR tidaklah semulus jalan Jakarta yang ada saatnya tersendat karena macet. Hal itu membuktikan bahwa beberapa kebijakan di tanah air ini merupakan diantaranya adalah sebuah permainan politik yang ditujukan untuk melenggangkan pengaju untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Namun, sebaliknya ketika hal tersebut gagal maka itu adalah sebuah bumerang yang kapan saja akan kembali dan menghancurkannya sendiri.

Hak masyarakat akan terzalimi hanya karena kebijakan dari pihak-pihak pemangku kebijakan. Bahkan sumpah tidak akan berarti apa-apa ketika dibenturkan dengan rayuan dunia. Tidak munafik, orang akan merasa tergiur dengan kedudukan dan dunia. Padahal dalam Islam kedudukan sejatinya tidak diminta, namun untuk dijalankan. Menyoal orang-orang pemangku kebijakan, bahwa kedudukan tertinggi bukanlah sebuah kebanggaan, namun itu sebuah tanggung jawab baik kepada pencipta maupun kepada mesyarakat pada umumnya yang memilih.

Terakhir, Indonesia dengan bermacam suku, budaya, dan agama tentu membutuhkan formulasi tersendiri, pada akhirnya pemangu kebijakan membutuhkan banyak formula untuk menjawab tantangan dan tanggung jawab yang ada di pangkuannya. Tidak lantas menafikkanya kepada kesalahan orang lain. Intinya tidaklah baik berlindung pada kedudukan, bahwa masih ada kedudukan yang lebih tinggi yaitu ketakwaan.

Penulis: Dwi Nugroho

Berita Lainnya

Masukkan Komentar

2neuQ

Total Komentar (0)


Halaman :