socio
echo
techno
preneurship

Agama Dan Politik Kebangsaan

Agama Dan Politik Kebangsaan

oleh Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. (Rektor IAIN Metro)

Diskursus tentang politik sering kali mempersoalkan antara agama dan negara. Melalui sudut pandang tersebut setidaknya memunculkan tiga paradigma yakni pertama, menghendaki Islam sebagai dasar negara, kedua mengartikan bahwa agama adalah hal privat sehingga negara tidak perlu untuk mengatur keberagamaan warganya dan yang ketiga yakni memahami bahwa agama tidak harus menjadi ideologi negara, namun kehidupan bernegara yang memerlukan nilai etik dan nilai moral sebagaimana yang diajarkan oleh agama. Di Indonesia khususnya hubungan antara agama dan negara sudah terbingkai dalam sistem demokrasi di negara ini.


Al-Maududi (1903-1979) berpendapat bahwa syariat tidak mengenal adanya pemisahan antara agama dan politik atau antara agama dan negara. Menurutnya bahwa syariat merupakan segala sesuatu yang mengatur tentang seluruh kehidupan manusia. Negara setidaknya harus didasari oleh empat prinsip yakni mengakui adanya Tuhan, menerima otoritas Nabi Muhammad, memiliki status wakil Tuhan dan menerapkan musyawarah.
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (1989) mengungkapkan bahwa antara agama dan negara harus terjalin secara proporsional. Perpaduan antara keduanya didasari oleh landasan hukum Islam yang tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik. Pemikiran tersebut didasari oleh agar proses berfikir kaum muslimin tidak menganggu perkembangan dan pembangunan negara dalam jangka panjang.


Namun sering kali dampak dari proses kontestasi politik dalam ajang pemilu memicu luapan ego yang cenderung memecah-belah persatuan bangsa mengatas namakan agama. Menjelang pemilu 2024 akan muncul perbedaan dan gesekan yang dapat menjadikan ancaman integrasi bagi masyarakat. Berkaca dari pemilihan umum pada tahun 2019, tak menutup kemungkinan bahwa terjadinya gesekan berupa isu SARA akan muncul kembali dihadapan publik. Di atas kontestasi politik ada politik kebangsaan yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Maka politik kebangsaan menjadikan suatu spirit untuk kontestasi politik yang sehat dan menjadi energi positif di tengah perbedaan gerakan politik.


Antara agama dan politik keduanya memiliki relasi tersendiri. Agama memiliki peran strategis dalam mengkontruksi dan memberikan kerangka nilai serta norma dalam masyarakat, dan negara menggunakan agama sebagai legitimasi dogmatik untuk mengikat masyarakat agar mematuhi aturan yang ada. Adanya hubungan timbal balik inilah yang kemudian menimbulkan hubungan saling mendominasi antar kedua entitas tersebut.
Berbicara tentang agama dan politik tak jarang ada sejumlah kelompok tertentu yang masih memandang apatis terhadap keduanya. Pemahaman tentang politik hanya dipandang sebatas politik praktis yang bertujuan hanya untuk mengedepankan perebutan kekuasaan. Namun ada hal yang lebih penting dari itu semua yakni mengedepankan politik kebangsaan yang merupakan sikap moderatisme di tengah perbedaan pandangan maupun gerakan politik.


Politik kebangsaan berorientasi pada penegakkan konsensus bangsa. Konsep seperti ini merancang suatu kepentingan politik menjadi kepentingan utuh. Politik bukan hanya dipandang sebagai suatu perebutan kekuasaan, namun melalui politik kebangsaan ada cita-cita yang lebih besar yakni mewujudkan kepentingan bangsa agar tetap berada dalam rel persatuan dan kesatuan. Politik kebangsaan adalah politik yang menitikberatkan bangsa sebagai individu-individu yang memiliki negara dan sekaligus agama sebagai pondasinya.
Menurut Imaduddin Utsman (2020) bahwa politik kebangsaan merupakan salah satu moderasi dalam berpolitik. Politik seperti ini menitikberatkan pada persoalan negara dan kemaslahatan masyarakatnya. Sebab semuanya merupakan hal yang sangat urgen dalam kehidupan. Pada politik kebangsaan memiliki kewajiban dalam menjaga keutuhan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).


Sudah seharusnya bahwa politik kebangsaan menjadi garis politik untuk komitmen bersama, dan semua pihak menyadari bahwa dalam kompetisi pemilu adalah keniscayaan yang akan berulang setiap lima tahun sekali. Maka hal yang lebih penting dari semua itu adalah menjaga keberlangsungan dan eksistensi bangsa ini.
Melalui politik kebangsaan terdapat kandungan nilai suatu ajakan untuk semangat persatuan. Bahwa kenyataannya jika kita berbeda di banyak hal, hal tersebut tak menjadi soal, karena yang terpenting adalah kita semua berkomitmen pada semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Jika dihayati kembali bahwa negara ini didirikan atas kesepakatan bersama untuk tercapainya cita-cita bersama yaitu kemaslahatan bangsa.

Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah yang artinya:
“Negara adalah ashal yang kokoh dengan kaidah-kaidah agama, teratur dengan kemaslahatan ummat, sehingga terpeliharalah urusan-urusan rakyat”.

"Ayo Kuliah di IAIN Metro"

Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru.

"Ayo Kuliah di IAIN Metro"

Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru.

socio, echo, techno, preneurship
"Ayo Kuliah di IAIN Metro"

Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru.