socio
eco-techno
preneurship

Fatwa Salam Lintas Agama, Maqasid Syariah, dan Integrasi Nilai Pancasila

Fatwa Salam Lintas Agama, Maqasid Syariah, dan Integrasi Nilai Pancasila

oleh Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA. (Rektor IAIN Metro)

Isu terkait fatwa sering kali menarik perhatian publik. Fatwa hadir untuk memberikan panduan hukum terhadap berbagai persoalan, menjawab ketidakpastian, dan meskipun sifatnya tidak mengikat secara hukum negara, ia tetap memiliki pengaruh yang signifikan. Salah satu fatwa yang baru-baru ini memicu kontroversi adalah fatwa yang melarang pengucapan salam lintas agama yang dikeluarkan oleh Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Pesantren Bahrul Ulum Sungai Liat, Bangka Belitung, pada akhir Mei 2024.

Fatwa ini menegaskan larangan terhadap tradisi salam lintas agama dalam berbagai sambutan resmi. Tradisi ini biasanya melibatkan salam dari berbagai agama seperti Assalamu Alaikum (Islam), Salam Sejahtera (Kristen), Shalom (Yahudi), Om Swastyastu (Hindu), Namo Buddhaya (Buddha), dan Salam Kebajikan (Konghucu). Meskipun sebelumnya sudah ada himbauan serupa dari MUI Jawa Timur pada tahun 2019, fatwa ini tetap mengejutkan banyak pihak karena salam lintas agama telah menjadi simbol kohesi sosial dan kebersamaan di Indonesia.

Pandangan ini perlu dihormati sebagai produk hukum ulama, namun juga patut dikritisi dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan. Sebagai mayoritas, umat Islam memiliki tanggung jawab untuk mengayomi agama minoritas. Larangan salam lintas agama dianggap tidak sejalan dengan semangat Islam yang mengedepankan kasih sayang dan rahmat bagi semua. Salam lintas agama adalah bentuk apresiasi dan pengakuan terhadap eksistensi agama lain, memperkuat kohesi sosial, dan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan atau humanisme.

Pancasila dan Kerukunan Beragama

Mengaitkan isu ini dengan peringatan Hari Pancasila pada 1 Juni, perlu diingat bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang menekankan pentingnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” menegaskan penghormatan terhadap semua agama. Sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama. Sedangkan sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” menggarisbawahi pentingnya keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara tanpa memandang agama.

Contoh kasus penolakan pendirian gereja di Cilegon menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dapat mengakibatkan konflik dan diskriminasi. Padahal, Pancasila mengajarkan toleransi, dialog, dan musyawarah untuk menyelesaikan perbedaan. Moderasi beragama yang diusung oleh Kementerian Agama bertujuan untuk menciptakan harmoni dan kedamaian, sejalan dengan prinsip “siyasah syariyyah” dan “maqasid syariah” dalam Islam yang mengutamakan kemaslahatan umum.

Ijtihad Yusuf Qaradhawi tentang Maqasid Syariah dan Toleransi Beragama

Dalam pandangan Yusuf Qaradhawi, Islam tidak mengajarkan diskriminasi terhadap non-muslim yang damai. Beliau menjelaskan bahwa Al-Quran mengajarkan berbuat baik dan adil kepada non-muslim yang tidak memusuhi umat Islam. Hal ini sejalan dengan semangat Pancasila yang mendorong kerukunan dan saling menghormati antarumat beragama.

Qaradhawi pernah mengeluarkan fatwa tentang memberi ucapan selamat hari raya kepada ahli kitab atas pertanyaan seorang mahasiswa di Eropa. Fatwa ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Mumtahanah (60): 8 dan 9 yang menjelaskan hubungan antara umat Islam dan orang lain:

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil” (Q.S. Al-Mumtahanah, 60:8).

“Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim” (Q.S. Al-Mumtahanah, 60:9).

Qaradhawi menilai bahwa dua ayat tersebut membedakan antara non-muslim yang damai dan yang memusuhi. Kepada yang berbuat damai, Al-Quran mengajarkan agar kita berbuat baik (al-birr) dan berlaku adil (al-qisth) kepada mereka. Adil adalah memberikan hak kepada orang lain tanpa dikurangi sedikitpun, sedangkan kebaikan adalah menambah kebaikan terhadap orang lain.

Ijtihad Yusuf Qaradhawi mengenai Maqasid Syariah menunjukkan bahwa hukum Islam tidaklah kaku, tetapi fleksibel dan relevan dengan tujuan utama syariah yaitu kemaslahatan umat. Qaradhawi menjelaskan bahwa perlakuan muslim kepada non-muslim yang berbuat damai, maka Al-Quran menggunakan kata “al-Birr” (kebaikan). Kata tersebut digunakan untuk hak paling besar setelah hak Allah, seperti pada kata berbakti kepada orangtua (Birr al-Walidain). Pandangan Qaradhawi ini mempertegas bahwa hukum Islam dapat menjadi solusi untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama.

Islam dan Prinsip Keadilan Sosial

Bolehnya mengucapkan salam dalam acara hari raya kepada ahli kitab, jika mereka non-muslim yang bukan memerangi dan dalam keadaan rukun damai, serta mereka yang memulai mengucapkan selamat terhadap hari-hari Islam, adalah salah satu ijtihad Yusuf Qaradhawi yang menekankan Maqasid Syariah. Dengan demikian, muslim diperintah untuk membalas kebaikan dengan kebaikan, menjawab salam dengan salam yang lebih baik, atau paling tidak dengan salam yang sama.

Yusuf Qaradhawi menjelaskan bahwa Islam tidak mengajarkan kepada manusia untuk bersikap diskriminasi agama. Penilaian bahwa hukum Islam mengandung sikap diskriminasi adalah hal yang tidak benar. Islam bahkan mengajarkan sikap al-Birr terhadap non-muslim yang damai dengan Islam, akan tetapi kepada non-muslim yang bersikap tidak damai maka muslim harus bersikap adil (al-Qisth). Pada prinsipnya, keimanan seseorang adalah hak prerogatif Allah untuk menilai dan manusia hanya dalam kadar berusaha untuk menegakkannya.

Pada akhirnya, integrasi antara nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam tentang toleransi beragama dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sosialisasi dan penanaman nilai-nilai Pancasila perlu terus dilakukan, terutama kepada generasi muda, untuk mencegah konflik dan mempromosikan kerukunan. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang damai, harmonis, dan sejahtera bagi semua warganya.

"Ayo Kuliah di IAIN Metro"

Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru.

"Ayo Kuliah di IAIN Metro"

Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru.

socio, echo, techno, preneurship
"Ayo Kuliah di IAIN Metro"

Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru.