Metro, metrouniv.ac.id – UIN Jurai Siwo Lampung (UIN Jusila) menerima kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam rangka pemeriksaan pendahuluan atas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Senin (21/09/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan kepatuhan terhadap pengelolaan BMN pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama.
Kehadiran tim BPK disambut langsung oleh Rektor UIN Jurai Siwo Lampung, Prof. Ida Umami, bersama jajaran pimpinan universitas yang terdiri atas para wakil rektor, Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan (AKU), para dekan, Direktur Pascasarjana, ketua lembaga, Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI), para kepala bagian, tim pengelola kegiatan, serta tim pengelola BMN UIN Jurai Siwo Lampung.
Tim BPK yang hadir terdiri atas Asdian Samsul Arifin selaku Wakil Penanggungjawab III BPK RI, Novan Ariful H. sebagai Ketua Subtim 3, Rio Anggoro dan Moch. Rizal sebagai anggota Tim III.
Dalam sambutannya, Rektor Prof. Ida Umami menyampaikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK harus dipandang sebagai bagian dari pembinaan untuk mewujudkan tata kelola yang semakin baik. Menurutnya, fungsi pemeriksaan juga merupakan instrumen kontrol agar seluruh proses pengelolaan aset negara berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pemeriksaan ini kami maknai sebagai pembinaan untuk menjadi lebih baik. Selain itu, pemeriksaan juga merupakan fungsi kontrol. Kami mohon arahan dan nasihat dari tim BPK agar pengelolaan yang kami lakukan tetap berada pada rel yang benar sesuai regulasi,” ujar Prof. Ida Umami.
Sementara itu, Andian Samsul Arifin yang mewakili tim BPK RI menjelaskan bahwa pemeriksaan ini berada dalam lingkup Direktorat Jenderal Keuangan Negara V yang membawahi pemeriksaan pada sejumlah instansi, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Haji, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Ia memaparkan struktur tim pemeriksaan mulai dari tingkat direktorat hingga tim pelaksana di lapangan. Untuk pemeriksaan pengelolaan BMN pada satuan kerja Kementerian Agama, BPK membentuk tiga subtim yang bertugas di sejumlah wilayah, termasuk Provinsi Lampung.
Menurutnya, beberapa satuan kerja yang menjadi sampel pemeriksaan antara lain Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, UIN Raden Intan Lampung, UIN Jurai Siwo Lampung, Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC), serta sejumlah Kantor Urusan Agama (KUA).
Selain pemeriksaan pengelolaan BMN, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada perguruan tinggi penyelenggara LPTK, serta meminta data dan dokumen terkait pemeriksaan kinerja bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, terdapat pula pemeriksaan khusus yang berkaitan dengan aspek keuangan dan BMN di lingkungan perguruan tinggi.
Andian menjelaskan bahwa pemeriksaan pengelolaan BMN mencakup berbagai aspek, mulai dari pencatatan, pengamanan, pemanfaatan, hingga inventarisasi aset negara. Pemeriksaan kepatuhan dilakukan untuk memastikan seluruh proses telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pemeriksaan kepatuhan bertujuan melihat apakah pengelolaan telah sesuai aturan. Sedangkan pemeriksaan kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan aspek ekonomis dari pelaksanaan program dan kegiatan,” jelasnya.
Diketahui, rangkaian pemeriksaan ini telah diawali dengan entry meeting yang digelar pada 14 September 2026 di Aula Pepadun Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran Kanwil Kemenag Lampung, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Lampung, UIN Jurai Siwo Lampung, UIN Raden Intan Lampung, serta MAN Insan Cendekia.
Tim BPK dijadwalkan melaksanakan pemeriksaan pendahuluan di UIN Jurai Siwo Lampung selama tiga hari dengan fokus pada pengumpulan data, verifikasi dokumen, serta pendalaman informasi terkait pengelolaan Barang Milik Negara dan aspek lainnya yang menjadi objek pemeriksaan.
