WITANTRI TAWARKAN UJI ETIKA ISLAM UNTUK TRANSFORMASI DIGITAL DI AICIS+ 2026

1794878652298

CIREBON, metrouniv.ac.id– Di tengah perlombaan pemerintah daerah membangun sistem digital, ada satu pertanyaan yang tidak boleh tertinggal: apakah teknologi yang dibeli dengan uang rakyat benar-benar menghadirkan keadilan bagi masyarakat?

Pertanyaan itulah yang dibawa Witantri Dwi Swandini, M.Ak., dosen Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), UIN Jurai Siwo Lampung, ke panggung akademik internasional. Melalui penelitian berjudul “Developing an Islamic Ethical Framework for Responsible Digital Budgeting Transformation in Indonesian Local Governments: The Role of Women’s Leadership and Political Governance”, ia menawarkan perspektif berbeda dalam membaca masa depan pemerintahan digital.

Penelitian tersebut berhasil melaju hingga fase presentasi dalam ajang Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS+) 2026 di Cirebon melalui jalur Open Panel. Konferensi yang berlangsung pada 17–20 November 2026 ini menjadi ruang pertemuan gagasan akademisi untuk membahas berbagai isu keislaman dan tantangan kontemporer, termasuk sains, inovasi, dan transformasi teknologi.

Witantri dijadwalkan mempresentasikan penelitiannya pada Rabu, 18 November 2026, secara daring. Presentasi tersebut berada dalam subtema Science, Innovation, and Technological Transformation.

Bagi Witantri, persoalan transformasi digital bukan semata-mata tentang seberapa canggih teknologi yang dimiliki pemerintah. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar: bagaimana keputusan penganggaran dibuat, siapa yang memperoleh manfaat, dan apakah penggunaan sumber daya publik telah mencerminkan tanggung jawab serta keadilan.

Selama ini, keberhasilan transformasi digital pemerintahan kerap dilekatkan pada indikator yang mudah terlihat: jumlah aplikasi, pembangunan infrastruktur teknologi, kecepatan layanan, hingga besarnya anggaran yang terserap. Padahal, di balik setiap keputusan pengadaan dan belanja teknologi, terdapat konsekuensi sosial yang tidak selalu sederhana.

Sebuah layanan publik berbasis digital, misalnya, mungkin membuat urusan administrasi lebih cepat bagi masyarakat yang memiliki akses internet dan kecakapan teknologi. Namun, bagaimana dengan warga di wilayah yang konektivitasnya terbatas? Bagaimana nasib kelompok rentan yang tidak terbiasa menggunakan layanan digital? Dan sejauh mana masyarakat dilibatkan ketika pemerintah menentukan teknologi apa yang perlu dibeli dan dibiayai?

Witantri melihat bahwa transformasi digital tidak otomatis melahirkan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan berpihak kepada kepentingan publik. Teknologi bahkan dapat memperlebar kesenjangan apabila keputusan penganggarannya tidak disertai pertimbangan etis dan mekanisme akuntabilitas yang kuat.

Di sinilah penelitian tersebut mengambil posisi. Alih-alih hanya membahas digitalisasi sebagai perubahan sistem administrasi, Witantri menempatkan penganggaran digital sebagai persoalan tata kelola, kepemimpinan, dan tanggung jawab moral.

Dengan kata lain, persoalannya bukan semata-mata berapa banyak uang publik yang dibelanjakan untuk teknologi, melainkan apakah setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan kemaslahatan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mempertemukan sejumlah perspektif yang selama ini kerap dibahas secara terpisah: inovasi yang bertanggung jawab, akuntansi sektor publik, kepemimpinan perempuan, tata kelola politik, dan etika Islam.

Witantri mengintegrasikan tiga prinsip utama etika Islam sebagai landasan untuk membaca transformasi penganggaran digital.

Pertama, amanah, yakni kepercayaan dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik. Prinsip ini menuntut agar keputusan penganggaran dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan tidak berhenti pada formalitas administratif.

Kedua, ‘adl, atau keadilan. Dalam konteks digitalisasi, keadilan tidak cukup diukur dari tersedianya layanan berbasis teknologi. Pemerintah juga harus memastikan bahwa masyarakat dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses manfaatnya.

Ketiga, maslahah, yakni kemanfaatan dan kesejahteraan umum. Prinsip ini mengingatkan bahwa keberhasilan investasi teknologi tidak seharusnya hanya diukur dari terserapnya anggaran atau tersedianya perangkat digital, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Ketiga prinsip tersebut kemudian dipertemukan dengan empat dimensi inovasi yang bertanggung jawab, yaitu antisipasi, refleksivitas, inklusi, dan responsivitas.

Perpaduan ini menghadirkan kerangka analitis yang menarik: teknologi tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan teknisnya, tetapi juga berdasarkan tanggung jawab, keadilan, dan dampak sosial yang menyertainya.

Satu aspek lain yang membuat penelitian ini memiliki sudut pandang tersendiri adalah perhatian terhadap kepemimpinan perempuan dan bagaimana tata kelola politik memengaruhi keputusan penganggaran.

Dalam penelitian ini, kepemimpinan perempuan tidak diposisikan sebagai jaminan otomatis terciptanya pemerintahan yang lebih akuntabel. Sebaliknya, Witantri mengajak melihat bagaimana kepemimpinan dapat memengaruhi penentuan prioritas belanja publik, terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Identitas gender seorang pemimpin, menurut argumentasi yang dikembangkan dalam penelitian ini, perlu dibaca bersama kapasitas administratif, dukungan birokrasi, pengalaman kelembagaan, serta ruang politik yang tersedia.

Sebab, keterwakilan perempuan dalam pemerintahan tidak selalu berarti perspektif perempuan telah terakomodasi dalam kebijakan anggaran.

Tata kelola politik juga menjadi faktor penting. Komitmen pemimpin bisa saja kuat, tetapi pelaksanaannya berhadapan dengan struktur birokrasi, kepentingan politik, kapasitas organisasi, dan mekanisme pengambilan keputusan yang kompleks.

Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mempertanyakan siapa yang memimpin, melainkan bagaimana kepemimpinan dan lingkungan politik membentuk keputusan yang menentukan distribusi manfaat pembangunan digital.

Untuk membangun argumentasinya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain _multiple-case study_. Cakupannya meliputi 113 pemerintah kabupaten dan kota terpilih di Indonesia selama periode 2020–2025.

Data dikaji melalui berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan keuangan pemerintah daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga kebijakan terkait transformasi digital.

Dokumen kelembagaan mengenai kepemimpinan perempuan, tata kelola politik, partisipasi publik, dan pelayanan publik berbasis digital turut menjadi bagian dari analisis.

Melalui pengodean berulang, kategorisasi, interpretasi, dan perbandingan antarkasus, penelitian ini berupaya mengidentifikasi pola kelembagaan, mekanisme tata kelola, ketegangan etis, serta perbedaan konteks dalam proses penentuan prioritas penganggaran digital.

Dari pengembangan argumentasinya, muncul lima perhatian kritis. Pertama, kepemimpinan perempuan berpotensi memengaruhi prioritas belanja publik, tetapi akuntabilitas tetap harus dibangun melalui sistem dan kapasitas kelembagaan.

Kedua, digitalisasi tidak otomatis menghadirkan keadilan. Keterbatasan infrastruktur, literasi digital, biaya, dan aksesibilitas dapat membuat sebagian masyarakat tertinggal.

Ketiga, belanja teknologi tidak selalu identik dengan peningkatan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan harus bergeser dari sekadar pengadaan dan penyerapan anggaran menuju manfaat sosial yang nyata.

Keempat, penganggaran responsif gender membutuhkan integrasi perspektif gender dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan publik, bukan sekadar keterwakilan perempuan dalam lembaga pemerintahan.

Kelima, transformasi digital yang bertanggung jawab harus mampu mengantisipasi risiko teknologi, mengevaluasi prioritas anggaran secara kritis, membuka ruang partisipasi masyarakat, dan merespons kebutuhan publik.

Kelima poin tersebut merupakan pengembangan argumentasi dan hasil pembacaan analitis penelitian, bukan klaim bahwa seluruh pemerintah daerah telah menunjukkan pola yang seragam.

Melalui penelitian ini, Witantri berupaya memberikan kontribusi teoretis berupa kerangka interpretatif terpadu yang menghubungkan etika Islam, inovasi yang bertanggung jawab, akuntansi sektor publik, kepemimpinan perempuan, dan tata kelola politik.

Secara praktis, kerangka tersebut berpotensi menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat penganggaran digital yang transparan, akuntabel, responsif gender, dan inklusif.

Kehadiran gagasan ini dalam AICIS+ 2026 melalui jalur _Open Panel_ juga menjadi ruang bagi pengembangan dan pertukaran pemikiran akademik mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dapat berkontribusi dalam menjawab persoalan kontemporer, termasuk transformasi teknologi dan tata kelola pemerintahan.

Bagi UIN Jurai Siwo Lampung, capaian tersebut turut memperlihatkan kontribusi akademisi dalam membawa kajian akuntansi syariah keluar dari pembahasan yang semata-mata berkutat pada pencatatan dan pelaporan keuangan. Kajian tersebut dapat menjangkau persoalan yang lebih luas: bagaimana uang publik dikelola, untuk siapa kebijakan dirancang, dan nilai apa yang mendasari setiap keputusan.

Pada akhirnya, ada ironi yang sengaja dihadirkan oleh penelitian ini. Pemerintah bisa menghabiskan miliaran rupiah untuk membangun sistem digital paling mutakhir, menghadirkan aplikasi dengan beragam fitur, dan memindahkan hampir seluruh layanan ke layar ponsel.

Namun, ukuran paling penting dari sebuah transformasi digital mungkin justru tidak ditemukan di dalam aplikasi, tidak pula tercatat dalam laporan realisasi anggaran.

Ukurannya ada pada seorang warga yang tak lagi harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk memperoleh pelayanan, seorang anak yang tidak kehilangan akses pendidikan karena keterbatasan teknologi, atau masyarakat kecil yang tetap mendapatkan haknya meski tidak mahir menggunakan perangkat digital.

Sebab, pemerintahan digital yang paling berhasil bukanlah pemerintahan yang membuat seluruh rakyat harus pandai menggunakan teknologi, melainkan pemerintahan yang tidak membuat rakyat kehilangan hak hanya karena mereka tidak memilikinya.( )

"Ayo Kuliah di UIN Jurai Siwo Lampung"

Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru.

"Ayo Kuliah di UIN Jurai Siwo Lampung"

Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru.

socio, echo, techno, preneurship
🔴 LIVE
🔊

Cek koneksi...

"Ayo Kuliah di UIN Jurai Siwo Lampung"

Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru.