Bandar Lampung, metrouniv.ac.id-Puluhan Dosen Tetap Non-PNS (DTN-PNS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro menghadiri acara Konsolidasi Akbar Perjuangan Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Berkeadilan. Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Hakka Metta Sarana Bandarlampung, pada Minggu (25/3) lalu tersebut, diinisiasi oleh Komita Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN-ASN), dan dihadiri langsung oleh salah satu anggota Komisi VI DPR-RI Rieke Diah Pitaloka serta Ketua Umum KN-ASN Pusat Mariani, S.ST.
Dalam kesempatan ini, Rieke Diah Pitalokasebagai legislator yang membidangi revisi UU ASN di DPR-RI, berjanji akan mengawal revisi Undang-Undang ASN sampai tuntas. Menurutnya, Undang-undang wajib direvisi karena akan menjadi payung hukum bagi rekan-rekan tenaga honorer dari berbagai profesi. Sampai saat ini mereka adalah garda terdepan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Mereka berasal dari berbagai bidang, seperti fungsional, administratif, pelayanan publik yakni bidang pendidikan, kesehatan, penelitian dan pertanian, jelas Rieke dalam sambutannya.
Lebih lanjut disampaikan Rieke, adanya Revisi UU ASN, sama halnya dengan memperhatikan hak-hak dan nasib mereka yang sampai saat ini masih belum jelas. Ditegaskan Rieke, bahwa progres revisi UU ASN telah sampai kepada Presiden Joko Widodo dan beliau telah mengirimkan surat perintah kepada tiga kementerian, yakni Kemenkeu, Menpan RB, dan Kemenkumham. Selain itu, Rieke juga berharap kepada setiap DPRD di kabupaten/kota di Lampung memberikan rekomendasinya untuk melaksanakan revisi UU ASN ini. Mari, kita sama-sama memperjuangkan hak-hak mereka sebagai pelayan masyarakat yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Jangan sampai nasib mereka terus seperti ini, tegas Rieke di hadapan para anggota DPRD yang hadir pada saat itu.
Sementara itu, dalam orasinya di depan ratusan pegawai honorer dari berbagai profesi dan instansi, Mariani menyatakan bahwa tujuan konsolidasi ini adalah untuk mengawal disahkannya revisi UU ASN 131A dan 151A yang mengakomodir seluruh pegawai honorer atau non-PNS untuk kemudian dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat untuk mengangkat mereka menjadi PNS.
Para pegawai non-PNS selama ini seperti dianaktirikan oleh pemerintah. Mereka diberi tugas sama beratnya dengan PNS tapi tidak diberikan apresiasi yang layak, bahkan seringkali diabaikan. Karenanya, pemerintah sangat memiliki dasar untuk mengangkat mereka yang telah bekerja bertahun-tahun itu menjadi PNS tanpa melihat usia mereka. Ia menegaskan bahwa perjuangan konsolidasi ini akan dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia, tegas Mariani dengan semangat yang berapi-api.
Dalam sesi Tanya jawab, salah satu perwakilan Dosen Tetap Non PNS IAIN Metro, Enny Puji Lestari menyatakan, bahwa revisi UU ASN saat ini belum mengakomodir dosen tetap non-PNS sehingga perlu memasukkan redaksi yang jelas bahwa yang dimaksud dengan tenaga non PNS di bidang pendidikan adalah termasuk dosen tetap non-PNS. Kami dan seluruh dosen tetap non-PNS berharap bahwa revisi UU ini berjalan lancar sehingga menguatkan posisi kami di PT masing-masing, sehingga akan berdampak positif pada kinerja dosen tetap non-PNS yang selama ini memang kurang menjadi perhatian. Untuk diketahui, selain mengajar, dosen tetap non-PNS selama ini diberikan tugas tambahan, yaitu harus bekerja sebagai staf dari 07.30 16.00 tanpa ada tunjangan kinerja atau uang makan, jelasnya mengakhiri pernyataannya.
Hadir pada kesempatan konsolidasi tersebut, Ketua DPRD Lampung, Katua dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Lampung, seperti Ketua DPRD Kota Metro Ana Morinda, Ketua DPRD Tanggamus, Ketua DPRD Lampung Barat, Ketua DPRD Pesawaran, dan ratusan pegawai honorer dari berbagai profesi, seperti perawat, bidan, guru, inseminator, penyuluh pertaniaan, dosen tetap Non PNS serta Pol PP. (kur)
