Lombok, metrouni.ac.id – Peran humas pemerinta kini tidak lagi sebatas menyampaikan informasi kepada publik. Di tengah derasnya arus digital dan meningkatnya tuntutan transparansi, humas dituntut mampu menghadirkan komunikasi berbasis data, riset, dan gagasan ilmiah. Semangat itulah yang mewarnai pelaksanaan Indonesia Government PR Summit 2026, yang berlangsung pada 27–29 Juli 2026 di Lombok Plaza Hotel, Nusa Tenggara Barat.
Kegiatan yang digelar oleh Ikatan Pranata Humas (IPRAHUMAS) ini menjadi tonggak baru karena merupakan forum ilmiah perdana yang secara khusus mempertemukan para pranata humas perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia. Berbeda dari forum kehumasan pada umumnya, setiap peserta diwajibkan menyusun satu artikel ilmiah sesuai tema yang telah ditetapkan, kemudian mempresentasikan hasil kajiannya di hadapan peserta lain sebagai ruang berbagi praktik terbaik sekaligus pengembangan kompetensi profesi.
UIN Jurai Siwo Lampung turut berpartisipasi dengan mengutus dua pranata humas, yakni Luky Virman Assodiq, Pranata Humas Ahli Muda, dan Faizal Anwara, Pranata Humas Ahli Pertama. Keduanya mengangkat tema “Beyond Publication: Membangun Kepercayaan Publik melalui Government PR Perguruan Tinggi Islam”, yang dijadwalkan dipresentasikan pada hari kedua pelaksanaan summit.
Tema tersebut mengangkat gagasan bahwa keberhasilan humas perguruan tinggi tidak cukup diukur dari banyaknya publikasi yang dihasilkan. Lebih dari itu, komunikasi publik harus mampu membangun kepercayaan masyarakat melalui narasi yang kredibel, pelayanan informasi yang terbuka, serta penguatan reputasi institusi secara berkelanjutan.
Meski menjadi penyelenggaraan perdana, antusiasme peserta terlihat tinggi. Delegasi hadir dari berbagai perguruan tinggi dan instansi pemerintah di seluruh Indonesia, menunjukkan besarnya kebutuhan akan ruang diskusi ilmiah bagi profesi pranata humas.
Ketua IPRAHUMAS NTB sekaligus penyelenggara, Suherman Adita, menyampaikan bahwa Indonesia Government PR Summit 2026 menjadi langkah awal penguatan kapasitas akademik profesi pranata humas.
“Ini merupakan kegiatan ilmiah perdana bagi pranata humas. Ke depan, forum ini direncanakan menjadi agenda tahunan sebagai wadah pengembangan kompetensi sekaligus pertukaran gagasan dan inovasi di bidang kehumasan pemerintah,” ujarnya.
Sebagai bentuk keberlanjutan hasil forum, seluruh artikel ilmiah yang dipresentasikan akan dihimpun dalam sebuah ontologi pranata humas dan diterbitkan dalam bentuk buku pada tahun ini. Publikasi tersebut diharapkan menjadi referensi sekaligus dokumentasi perkembangan pemikiran dan praktik kehumasan pemerintah di Indonesia.
Indonesia Government PR Summit 2026 juga dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB termasuk pula jajaran pengurus IPRAHUMAS sendiri. Kehadiran berbagai unsur tersebut mempertegas pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun komunikasi publik yang adaptif, terpercaya, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. ( )
