CIREBON, metrouniv.ac.id — Saat korporasi divonis pailit dan semua boedel pailit sudah dibagi habis kepada seluruh kreditur tapi ternyata masih ada sisa hutang, maka sisa hutang dianggap hangus. Setelah itu, para pemilik modal bisa memulai kembali usahanya (fresh start).
Tapi, mengapa jika debitur individu yang pailit tidak mendapatkan fasilitas fresh start tersebut? Meski seluruh asetnya sudah habis di sita namun masih ada sisa hutang, maka sisa hutang ini masih bisa ditagih, tidak otomatis hangus. Sehingga, ia harus menanggung kematian perdata seumur hidup.
Bagaimana jika hukum kepailitan tidak hanya bekerja untuk menagih utang secara paksa, tetapi juga membuka jalan bagi seseorang untuk kembali berdiri, bekerja, dan menjalani kehidupan secara bermartabat?
Pertanyaan itulah yang menjadi titik berangkat Muhamad Nasrudin, dosen Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung, dalam merumuskan sebuah gagasan akademik yang berupaya mempertemukan hukum kepailitan modern dengan nilai-nilai keadilan sosial Islam.
Penelitiannya yang berjudul Islamic Fresh Start Based on Taflis, Ibra’, and Zakat: Reconstructing Individual Bankruptcy Law for Social Justice in Indonesia berhasil lolos dan mendapatkan undangan untuk dipresentasikan dalam ajang Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS+) 2026 di Cirebon dalam Sub-Theme 3: Circularity, Sustainable Economy, Halal Innovation, and Islamic Social Finance.
Di tengah kompleksitas persoalan ekonomi dan hukum Indonesia, penelitian Nasrudin menawarkan terobosan yang menarik: kepailitan tidak semestinya menjadi vonis kematian perdata tanpa batas waktu.
Sebaliknya, hukum perlu menyediakan mekanisme pemulihan bagi debitur individu yang benar-benar tidak mampu membayar utangnya, terutama mereka yang mengalami kegagalan ekonomi bukan karena kesengajaan atau itikad buruk.
Bagi Nasrudin, persoalan kepailitan tidak berhenti pada pertanyaan tentang siapa yang berhak menagih dan siapa yang wajib membayar. Ada dimensi kemanusiaan yang luput dari perhatian: bagaimana nasib seseorang setelah seluruh kemampuan ekonominya habis untuk menghadapi beban utang?
Rezim Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum menyediakan mekanisme pembebasan utang (debt discharge) yang komprehensif bagi debitur individu.
Kondisi ini berpotensi membuat seseorang terus dibayangi kewajiban utang, bahkan setelah proses pemberesan berlangsung dan harta yang dimilikinya tidak lagi mencukupi.
Dampaknya tidak selalu berhenti di ruang sidang. Catatan kredit negatif dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK juga dapat menjadi hambatan bagi seseorang untuk kembali mengakses pembiayaan formal.
Dalam situasi demikian, putusan pailit menjelma kematian perdata: seseorang masih hidup, masih memiliki kemampuan bekerja, bahkan mungkin mempunyai potensi untuk membangun usaha kembali, tetapi hak-hak keperdataannya tertutup oleh kegagalan masa lalu.
Nasrudin melihat persoalan tersebut sebagai tantangan serius bagi pembaruan hukum kepailitan nasional.
“Keadilan dalam hukum kepailitan tidak cukup diukur dari seberapa jauh hak kreditur dapat dipenuhi. Kita juga harus bertanya, apakah hukum memberikan kesempatan yang adil kepada debitur yang telah kehilangan kemampuan ekonominya untuk memulai kembali kehidupannya?”
Tawaran utama penelitian ini adalah konsep Islamic Fresh Start, sebuah pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum kepailitan modern dengan instrumen sosial keuangan Islam.
Nasrudin tidak sekadar mengusulkan penghapusan utang. Ia membangun kerangka konseptual yang berusaha menjaga keseimbangan antara perlindungan kreditur, tanggung jawab debitur, dan pemulihan martabat manusia.
Setidaknya ada tiga instrumen utama dalam tradisi hukum Islam yang menjadi fondasi penelitiannya, yakni taflis, ibra’, dan zakat.
Pertama, taflis, yakni doktrin kepailitan dalam fikih Islam. Konsep ini menjadi landasan untuk membangun mekanisme pengujian insolvensi atau insolvency test. Dengan mekanisme tersebut, seseorang tidak serta-merta dinyatakan pailit hanya karena memenuhi syarat formil dalam pembuktian sederhana. Harus ada pengujian yang memadai untuk memastikan kondisi ketidakmampuan membayar secara objektif.
Kedua, ibra’ al-qadha’i, yaitu gagasan pembebasan kewajiban utang melalui mekanisme hukum atau putusan pengadilan. Prinsip ini menjadi dasar bagi kemungkinan penghapusan pokok utang bagi debitur yang memenuhi persyaratan, terutama mereka yang terbukti memiliki itikad baik, dan problem ekonomi bukan karena kelalaian.
Ketiga, zakat, khususnya alokasi bagi kelompok _gharimin_, yakni orang-orang yang terlilit utang dan memenuhi kriteria sebagai penerima zakat. Dalam konstruksi Nasrudin, zakat tidak hanya dipahami sebagai instrumen ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme solidaritas sosial untuk membantu pemulihan ekonomi orang yang terjerat utang.
Ketiga instrumen tersebut dirangkai menjadi sebuah tawaran pembaruan hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada penyelesaian kewajiban finansial, tetapi juga pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi.
Lebih jauh, penelitian ini menawarkan empat pilar operasional bagi penerapan kebijakan _Islamic Fresh Start_ di Indonesia.
Pertama, pembentukan mekanisme _insolvency test_ berdasarkan doktrin _taflis_. Mekanisme ini diperlukan agar proses kepailitan tidak dilakukan secara prematur dan benar-benar didasarkan pada kondisi ketidakmampuan membayar.
Kedua, perlindungan terhadap harta minimum debitur atau _haajah ashliyyah_. Harta yang menjadi kebutuhan dasar kehidupan harus memperoleh perlindungan agar seseorang tidak kehilangan seluruh sarana untuk mempertahankan martabat dan keberlangsungan hidupnya.
Ketiga, pembebasan pokok utang melalui mekanisme _ibra’ al-qadha’i_ atau penghapusan hutang yang diintegrasikan dengan pendayagunaan zakat bagi debitur beritikad baik yang memenuhi kriteria _gharimin_.
Keempat, pemulihan inklusi keuangan melalui pembersihan catatan SLIK OJK setelah debitur memenuhi persyaratan pembebasan utang, disertai dukungan modal awal melalui skema _qardh al-hasan_ atau wakaf produktif.
Pilar terakhir ini menjadi bagian yang menarik. Sebab, bagi Nasrudin, seseorang yang telah dibebaskan dari beban utang tidak seharusnya dibiarkan kembali menghadapi kehidupan ekonomi tanpa akses dan kesempatan.
Pembebasan utang harus diikuti dengan pembukaan jalan menuju kemandirian ekonomi.
Salah satu tantangan terbesar dari gagasan _fresh start_ adalah potensi penyalahgunaan. Pembebasan utang yang terlalu longgar dapat menimbulkan moral hazard, yakni perilaku debitur yang sengaja menghindari kewajiban dengan mengandalkan mekanisme penghapusan utang.
Penelitian Nasrudin berupaya menjawab persoalan tersebut dengan menempatkan itikad baik, pengujian insolvensi, dan persyaratan hukum sebagai elemen penting dalam mekanisme pembebasan.
Artinya, Islamic Fresh Start bukan pembenaran untuk menghindari tanggung jawab finansial. Konsep ini justru berusaha membedakan debitur yang sengaja menghindari kewajiban dari mereka yang benar-benar mengalami ketidakmampuan ekonomi.
Dalam kerangka tersebut, pengadilan niaga diharapkan tidak hanya menjadi ruang penyelesaian perkara antara kreditur dan debitur, tetapi juga pintu masuk bagi proses reintegrasi ekonomi yang lebih berkeadilan.
“Memberikan kesempatan kedua bukan berarti menghapus tanggung jawab. Justru, kita perlu membangun mekanisme hukum yang mampu membedakan antara ketidakmampuan membayar dan ketidakmauan membayar. Di situlah keadilan harus bekerja,” demikian rumusan pesan utama yang merepresentasikan gagasan penelitian ini.
Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan bertumpu pada paradigma Prismatic Eclecticism. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti mensintesiskan unsur-unsur fungsional dari sistem hukum kepailitan modern dengan instrumen keuangan sosial Islam.
Dengan demikian, penelitian ini tidak menempatkan hukum Islam dan hukum nasional sebagai dua sistem yang harus dipertentangkan. Sebaliknya, keduanya disintesiskan untuk menemukan konstruksi hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Kontribusi akademiknya terletak pada upaya memperluas peran keuangan sosial Islam dalam pembaruan hukum perdata nasional. Zakat, wakaf produktif, dan pembebasan utang tidak hanya ditempatkan dalam diskursus fikih ibadah atau filantropi Islam, tetapi juga dihadirkan sebagai bagian dari desain kebijakan hukum kepailitan.
Gagasan ini sekaligus menawarkan agenda akademik yang lebih luas: pembaharuan hukum kepailitan Indonesia perlu mempertimbangkan bukan hanya kepastian pembayaran utang, melainkan juga keberlanjutan kehidupan ekonomi manusia setelah mengalami kegagalan finansial.
Lolosnya penelitian tersebut ke forum AICIS+ 2026 di Cirebon menjadi ruang penting bagi Nasrudin untuk memperkenalkan sekaligus menguji gagasan tersebut di hadapan komunitas akademik yang lebih luas.
Bagi seorang dosen yang masih tergolong muda di Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung, kesempatan ini bukan semata pengakuan terhadap sebuah karya ilmiah. Lebih dari itu, ia menjadi bagian dari ikhtiar menghadirkan pemikiran akademik yang berupaya menjawab persoalan konkret masyarakat melalui dialog antara hukum, nilai-nilai Islam, dan keadilan sosial.
Pada akhirnya, gagasan Nasrudin mengajak kita melihat kepailitan dari sudut pandang yang berbeda. Bahwa di balik angka-angka utang, berkas perkara, dan catatan tagihan, terdapat manusia yang kehidupannya tidak seharusnya berhenti hanya karena pernah mengalami kegagalan ekonomi.
Sebab, dalam hukum yang berorientasi pada keadilan sosial, kesempatan untuk memulai kembali bukanlah sebuah kemurahan hati. Ia adalah bagian dari martabat manusia yang patut diperjuangkan. ( )