Jakarta, metrouniv.ac.id — Transformasi tata kelola penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) kini tidak lagi semata berorientasi pada peningkatan kuantitas penelitian, tetapi diarahkan pada penguatan kualitas, hilirisasi hasil riset, serta peningkatan dampaknya terhadap pembangunan dan penyusunan kebijakan publik. Pergeseran paradigma tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam Rapat Koordinasi Penguatan Program Bantuan Litapdimas dan Hilirisasi Kemitraan yang diselenggarakan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kementerian Agama Republik Indonesia pada 8–10 Juli 2026 di Jakarta.
Forum yang diikuti oleh 59 PTKIN dari seluruh Indonesia tersebut menjadi ruang konsolidasi kebijakan nasional untuk memperkuat ekosistem riset di lingkungan pendidikan tinggi keagamaan. Melalui forum ini, perguruan tinggi didorong membangun tata kelola penelitian yang lebih adaptif, kolaboratif, dan mampu menghasilkan luaran akademik yang memiliki relevansi sosial sekaligus kontribusi terhadap agenda pembangunan nasional.
Sebagai bagian dari komitmen tersebut, UIN Jurai Siwo Lampung mengirimkan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dr. Nurkholis, M.Pd., bersama Kepala Pusat Penelitian, Dr. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I., untuk mengikuti rangkaian pembahasan kebijakan strategis mengenai penguatan Program Litapdimas, evaluasi pelaksanaan bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta strategi hilirisasi kemitraan.
Dalam perspektif pengembangan kelembagaan, agenda Litapdimas tidak hanya diposisikan sebagai mekanisme pendanaan penelitian, melainkan sebagai instrumen strategis untuk membangun budaya akademik yang berbasis mutu. Melalui skema tersebut, penelitian di lingkungan PTKIN diarahkan menghasilkan luaran yang lebih kompetitif, memperkuat publikasi ilmiah, mendorong inovasi, sekaligus menghadirkan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat.
Salah satu isu penting yang mengemuka dalam rapat koordinasi adalah penguatan hilirisasi hasil penelitian. Paparan dari Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Agama menegaskan bahwa keberhasilan riset tidak lagi diukur hanya melalui publikasi ilmiah, tetapi juga dari sejauh mana hasil penelitian mampu diimplementasikan dalam bentuk inovasi, model pemberdayaan masyarakat, maupun rekomendasi kebijakan yang memberikan manfaat nyata. Pendekatan ini sekaligus memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan.
Forum tersebut juga membahas implementasi Pedoman Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kompetisi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 45/II.7/HK/2026. Pedoman tersebut menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas proposal penelitian, memperkuat daya saing riset nasional, serta mengarahkan penelitian pada penyelesaian persoalan-persoalan strategis yang dihadapi masyarakat.
Selain penguatan substansi riset, rapat koordinasi turut memberikan perhatian pada aspek tata kelola akademik melalui pembahasan mekanisme pengajuan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) untuk penelitian. Materi yang disampaikan Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI memberikan pemahaman mengenai prosedur administrasi yang mendukung pengembangan jejaring riset internasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa internasionalisasi penelitian kini menjadi bagian integral dari strategi peningkatan daya saing perguruan tinggi.
Ketua LPPM UIN Jurai Siwo Lampung, Dr. Nurkholis, M.Pd., menilai bahwa penguatan tata kelola penelitian harus dipahami sebagai bagian dari transformasi mutu pendidikan tinggi, bukan sekadar peningkatan aktivitas penelitian.
“Melalui forum ini kami memperoleh banyak informasi strategis mengenai penguatan tata kelola penelitian, hilirisasi hasil riset, serta peluang kolaborasi lintas perguruan tinggi. Seluruh kebijakan tersebut akan menjadi pijakan bagi LPPM UIN Jurai Siwo Lampung untuk terus meningkatkan kualitas penelitian dosen agar menghasilkan inovasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional,” ujarnya.
Menurutnya, keselarasan antara kebijakan internal perguruan tinggi dengan arah kebijakan Kementerian Agama menjadi faktor penting dalam membangun sistem penelitian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas luaran riset, efektivitas tata kelola, serta perluasan jejaring kolaborasi akan menjadi fokus pengembangan LPPM UIN Jurai Siwo Lampung pada periode mendatang.
Senada dengan itu, Kepala Pusat Penelitian UIN Jurai Siwo Lampung, Dr. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I., menegaskan bahwa transformasi riset di perguruan tinggi harus diarahkan pada peningkatan kualitas publikasi bereputasi, penguatan kolaborasi internasional, serta hilirisasi hasil penelitian yang mampu menjawab persoalan sosial, hukum, ekonomi, dan keagamaan secara lebih komprehensif.
“Riset tidak cukup berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi harus mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan, inovasi, serta model pemberdayaan masyarakat yang dapat diimplementasikan secara nyata. Karena itu, sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan ekosistem riset yang unggul, kolaboratif, dan berdaya saing global,” tegasnya.
Partisipasi UIN Jurai Siwo Lampung dalam forum nasional ini mencerminkan upaya institusi untuk terus menyelaraskan kebijakan penelitian dengan agenda transformasi pendidikan tinggi keagamaan Islam. Lebih dari sekadar mengikuti rapat koordinasi, keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari strategi institusional dalam membangun budaya akademik berbasis riset yang berkualitas, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta memastikan bahwa hasil-hasil penelitian mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penyusunan kebijakan publik, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. ( )
