Metro, (12/05)-IAIN Metro Lampung menggelar pelatihan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) bagi Kanwil Kemenag Kabupaten Kota Se Provinsi Lampung mulai tangga 12-14 Mei 2017 di Hotel Grand Skuntum Kota Metro. Kegiatan ini dibuka oleh Rektor IAIN Metro, Prof. Dr. Enizar, M.Ag di dampingin Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
Dalam sambutanya, Prof. Dr. Enizar, M.Ag mengungkapkan bahwa dalam RPJMN, kebijakan pengarustamaan gender akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan. Pengarusutamaan gender bukan merupakan upaya yang terpisah dari kegiatan pembangunan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.
Untuk itu, tambahnya, pengarustamaan gender dalam perencanaan penganggaran menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Karenanya, dalam penyusunan program harus dimulai dengan anggaran yang responsif gender.
“Kita bisa wujudkan bentuk pengarustamaan gender dengan dimulai dari penyusunan anggaran yang responsif gender,” ujar Enizar.
Sementara itu, fasilitator pelatihan, Elfa Murdiana, dalam paparannya mengungkapkan bahwa dasar hukum pengarustamaan gender antara lain, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang RPJPN 2005-2025, Inpres 9 tahun 2000, Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program pembangunan yang Berkeadilan, Juga termaktub dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 1984 Ratifikasi Konvensi Internasional anti diskriminasi (CEDAW).
“Dalam Inspres No 9 tahn 2000, mengintruksikan kepada menteri, kepala badan/lembaga negara non kementerian, dan para Gubernur serta Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan pengarustamaan gender ( PUG) dalam pembangunan,” ujarnya.
Sedangkan dalam PMK No 143/2016, tambah Elfa, memerintahkan K/L untuk menyusun RKA yang responsif gender. Keberadaan dokumen Gender Budget Statement (GBS) sebagai dokumen anggaran responsif gender yang tidak terpisahkan dengan RKA. Selain itu, memberikan arah pentingnya penggunaan analisis gender dalam penelitian anggaran K/L yang tercermin dalam TOR/KAK.
“Agar pelaksanaan PUG dalam tataran siklus pembangunan nasional menjadi lebih terarah, sistematis dan sineris baik di tingkat nasional maupun daerah telah disusun strategi nasional percepatan PUG melalui perenanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG),” jelasnya.
Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Dokumen perencanaan penganggaran responsif gender ini diikuti oleh Perencana/fungsional Perencana pada Bidang Pendidikan Madrasah, dan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS) Kanwil Kemenag Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung. Kegiatan dimulai dimulai dengan materi konsep Gender, PUG, PPRG dan ARG dan dilanjutkan pada diskusi dan pendalaman materi. tahapan dalam penyusunan ARG, dan praktek penyusunan Gender Analysis pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) serta menyusun TOR berdasarkan hasil GAP dan GBS. (fd)
