Metro, metrouniv.ac.id – Pimpinan UIN Jurai Siwo Lampung mengikuti Entry Meeting bertajuk “Implementasi SAKIP pada Kementerian Agama” yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Rabu (4/3/2026). Kegiatan digelar secara daring melalui Zoom Meeting, dimulai pukul 09.00 WIB. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sendiri merupakan instrumen strategis untuk mendorong pengelolaan yang transparan, berorientasi hasil, dan terukur.
Kegiatan ini dihadiri secara lengkap oleh unsur pimpinan, termasuk Rektor, Wakil Rektor I, II, dan III, Kepala Biro Administrasi Keuangan dan Umum (AKU), serta Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI). Kehadiran ini menegaskan komitmen institusi dalam memperkuat akuntabilitas kinerja dan tata kelola yang efektif di lingkungan perguruan tinggi keagamaan negeri.
Dalam pemaparan, Joko Sutaryo, Sekretaris Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), yang menjelaskan peran biro dalam melakukan koordinasi, penataan, dan penyempurnaan tata laksana organisasi. Ia menegaskan pentingnya pemetaan peran, penetapan indikator kinerja, dan penyusunan target yang jelas agar setiap unit kerja mampu bekerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. “SAKIP bukan sekadar prosedur administrasi, tetapi instrumen untuk mendorong budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada hasil,” ujar Joko.
Tim Inspektorat juga menegaskan dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan SAKIP, termasuk KMA Nomor 1807 Tahun 2025, yang mengatur mekanisme penugasan, sasaran kerja, indikator kinerja, target tahunan, serta rencana anggaran program dan kegiatan sebagai instrumen pendukung pencapaian Rencana Strategis (Renstra). Selama sepuluh tahun terakhir, implementasi SAKIP di Kementerian Agama menunjukkan peningkatan signifikan, mencerminkan kemajuan nyata dalam tata kelola dan akuntabilitas.
Dengan kegiatan ini, diharapkan UIN Jurai Siwo Lampung dan seluruh satuan kerja semakin memperkuat sistem manajemen kinerja yang terukur dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Agama. ()
