Metro, metrouniv.ac.id — Upaya pengendalian gratifikasi terus digalakkan di kampus BerIMAN UIN Jurai Siwo Lampung. Sebagai langkah konkret, kampus ini resmi membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang dihadiri oleh Kepala Biro UIN Jurai Siwo Lampung, Ahmad Supardi, berama sejumlah pimpinan mulai dari rektorat, fakultas, pascasarjana, SPI, dan para Kabag dan Kasubbag.
Mengawali kerja perdana, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) UIN Jurai Siwo Lampung mengajak seluruh sivitas akademika untuk melakukan penandatanganan komitmen bersama menolak gratifikasi. Kegiatan ini dilaksanakan usai upacara rutin bulanan yang berlangsung di lingkungan kampus.
Dalam penandatanganan tersebut, seluruh jajaran pimpinan kampus mulai dari unsur rektorat, fakultas, pascasarjana, hingga para kepala bagian dan kepala subbagian, serta para pegawai baik ASN maupun Non ASN menunjukkan komitmen tegas untuk tidak menerima atau memberi gratifikasi dalam bentuk apapun.
Usai prosesi penandatanganan, dilanjutkan dengan menggelar rapat koordinasi pada Kamis siang (17/07/2025). Pada rapat perdana sebagai langkh untuk melakukan koordinasi antar tim dalam menyusun rencana kerja serta strategi pencegahan gratifikasi di lingkungan kampus. Rapat dipimpin oleh Nety Hermawati, selaku Wakil Ketua UPG dan juga Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) UIN Jurai Siwo Lampung.
“Rapat ini menjadi langkah awal untuk merancang program-program strategis pencegahan gratifikasi yang relevan dengan lingkungan akademik. Kita ingin menciptakan budaya kampus yang bersih, jujur, dan bebas dari praktik-praktik yang menyimpang,” ujarnya.
Pada sambutannya, Kepala Biro UIN Jurai Siwo Lampung Ahmad Supardi menyampaikan harapanya agar pelayanan yang diberikan dapat dilakukan dengan baik sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku dengan semangat reformasi birokrasi.
“Pembentukan UPG ini merupakah langkah UIN Jurai Siwo Lampung dalam upaya memberikn pelayanan tanpa gratifikasi, dan meruapakan penegasan serta komitmen sebagai institusi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi,” tegasnya.
