Metro. metrouniv.ac.id – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas kinerja dosen Tetap Bukan PNS (DTB PNS) maupun Dosen PPPK dan tendik melalui langkah evaluasi yang lebih tegas dan berkelanjutan. Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam upaya pembenahan institusi agar lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.
Kegiatan evaluasi tersebut dilaksanakan di ruang rapat rektorat Kampus 1 pada Senin (7/4), dengan menghadirkan segenap pimpinan universitas, mulai dari jajaran rektorat, kepala lembaga, kepala bagian (Kabag), kepala subbagian (Kasubbag), dekanat, hingga pimpinan unit kerja. Kehadiran seluruh unsur pimpinan ini menunjukkan keseriusan institusi dalam melakukan pembenahan secara menyeluruh dan terintegrasi.
Dalam arahannya, Rektor menekankan bahwa tidak boleh ada lagi sikap setengah-setengah dalam menjalankan tugas. “Saya ingin kita tidak setengah-setengah. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa ke depan akan ada konsistensi antara penilaian kinerja dan keputusan yang diambil, termasuk terkait kelanjutan kontrak bagi DTB PNS dan PPPK.
Rektor juga menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi berbasis pada kinerja nyata di lapangan. Dengan demikian, setiap individu akan dinilai secara objektif apakah layak untuk melanjutkan kontrak atau harus diberhentikan sesuai dengan capaian dan kontribusinya.
Dalam sistem pengawasan, Rektor menegaskan peran penting lini manajerial seperti Kepala Bagian (Kabag), Kepala Lembaga (Kalem), dan Kepala Subbagian (Kasubbag). Mereka bertanggung jawab melakukan pengawasan langsung, memastikan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik, serta menyusun laporan evaluasi secara berkala. “Pengawasan ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari tugas yang harus dijalankan secara sungguh-sungguh,” ujarnya.
Selain aspek sumber daya manusia, perhatian juga diberikan pada perbaikan fasilitas kampus. Hingga saat ini, telah dilakukan renovasi pada 22 titik toilet serta penataan taman kampus. Untuk menjaga keberlanjutan kebersihan dan keindahan lingkungan, pihak kampus berencana menyiapkan tenaga khusus sebanyak empat orang yang bertugas merawat taman dan toilet secara intensif.
Ke depan, pengelolaan kebersihan juga akan diperkuat melalui skema pengadaan tenaga outsourcing yang berada di bawah perusahaan mitra. Kehadiran tenaga outsourcing ini tidak hanya untuk mendukung optimalisasi kebersihan fasilitas, tetapi juga akan menjadi bahan komparasi terhadap kinerja tenaga PPPK paruh waktu yang memiliki tugas serupa. Dengan demikian, evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih terukur dan objektif.
Berikutnya, Wakil Rektor II memimpin langsung sesi evaluasi DT PNS dan PPPK dengan menggunakan kriteria penilaian yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan secara sistematis guna memastikan objektivitas dan keadilan dalam menentukan capaian kinerja masing-masing individu.
Dalam pembahasan juga disampaikan bahwa status tenaga kebersihan yang saat ini bernaung dalam skema PPPK pada dasarnya tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang sama sejak awal mereka direkrut. Namun demikian, secara administratif mereka tercatat sebagai tenaga administrasi. Hal ini menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi agar ke depan terdapat kesesuaian antara status kepegawaian dengan tugas yang dijalankan.
Selain itu, OKPP turut memberikan penjelasan terkait tupoksi para PPPK sekaligus mencarikan solusi agar terdapat kejelasan antara penilai atau penanggung jawab kinerja dengan penempatan PPPK di unit kerja masing-masing. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan serta memastikan proses evaluasi berjalan lebih terarah dan akuntabel.
Dalam rangka memperkuat sistem evaluasi dan penegakan disiplin, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) juga akan menyusun kembali pedoman kinerja dan standar operasional prosedur (SOP) yang mengacu pada peraturan yang berlaku. Penyusunan ini diharapkan mampu memperkuat dasar pemberian sanksi, termasuk teguran dalam bentuk SP3 kepada ASN, sehingga memiliki landasan yang lebih kuat serta memudahkan proses penghentian kontrak bagi pegawai yang tidak memenuhi standar kinerja.
Rektor juga mengingatkan pentingnya pendekatan kepemimpinan yang humanis. Ia menekankan perbedaan antara “menyuruh” dan “mengajak”. Menurutnya, keterlibatan langsung pimpinan dalam setiap aktivitas akan mendorong rasa kebersamaan dan meringankan beban kerja. “Kalau kita ikut terlibat, maka yang diperintah juga akan merasa lebih ringan,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari penguatan integritas sosial, seluruh sivitas akademika diimbau untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan kampus. Salah satu langkah konkret yang akan diterapkan adalah kegiatan gotong royong setiap hari Jumat dengan sistem jadwal bergilir di setiap unit dan fakultas.
Dalam forum evaluasi tersebut, sejumlah keluhan juga disampaikan oleh fakultas dan unit kerja, yang menjadi bahan masukan untuk perbaikan kebijakan ke depan. Sementara itu, Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) mengusulkan agar pihak kampus menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) bagi DTB PNS dan PPPK. Tujuannya adalah agar mereka lebih memahami tugas, fungsi, serta tanggung jawab yang diemban, sehingga dapat bekerja secara optimal dan profesional.
Melalui langkah-langkah strategis ini, UIN Jurai Siwo Lampung berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih disiplin, produktif, dan berintegritas, sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan kepada masyarakat. ( )
