Metro, metrouniv.ac.id – Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung menyelenggarakan kegiatan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan kampus sebagai bagian dari penguatan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional dan berbasis merit. Kegiatan ini menjadi tahapan strategis dalam proses seleksi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
Penilaian kompetensi dilaksanakan untuk mengukur dan membandingkan kompetensi yang dimiliki para peserta dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. Proses uji kompetensi dilakukan melalui metode Assessment Center serta metode penilaian lain yang telah ditetapkan, sehingga mampu menghasilkan gambaran yang objektif dan terukur mengenai kapasitas peserta.
Para peserta uji kompetensi merupakan PNS UIN Jurai Siwo Lampung yang mengikuti seleksi jabatan struktural. Mereka diuji secara komprehensif terkait kemampuan manajerial, kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi, kerja sama tim, serta sensitivitas sosial dan kultural. Hasil dari penilaian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan yang akurat dalam penempatan pejabat sesuai dengan kompetensi dan potensi masing-masing.
Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan (AUAK) UIN Jurai Siwo Lampung, Dr. Win Hartan, M.Pd.I dalam sambutannya menegaskan bahwa uji kompetensi merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap pejabat yang menduduki jabatan strategis benar-benar memiliki kemampuan, integritas, dan profesionalisme yang dibutuhkan.
Selanjutnya, Wakil Rektor I, Prof. Dr. Dedi Irwansyah, M.Hum, yang berkesempatan membuka kegiatan menekankan bahwa pelaksanaan uji kompetensi ini merupakan bagian dari komitmen institusi dalam menerapkan sistem meritokrasi secara konsisten.
Menurutnya, pengisian jabatan harus didasarkan pada hasil penilaian kompetensi yang objektif dan terukur, bukan pada pertimbangan subjektif. Dengan demikian, UIN Jurai Siwo Lampung diharapkan mampu mencetak aparatur yang unggul serta mendorong terwujudnya tata kelola kelembagaan yang lebih profesional, transparan, dan berkeadilan.
(Humas)
