Kiai sebagai
elit lokal yang disegani karena ilmu dan kharismanya mengalami dinamika sosial
yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Kiai merupakan figur elit lokal yang
memiliki pengetahuan keagamaan sebagai teladan bagi masyarakat di sekitarnya.
Di Indonesia, kiai sudah sangat jelas memiliki peran strategis di tengah
masyarakat. Hubungan kiai sebagai elit sosial bahkan bisa dilihat dari berbagai
patron dari masyarakat yang berperan sebagai klien-nya. Patronase ini sekaligus
memperkuat watak dari masyarakat tradisional dan agraris sebagaimana menjadi
ciri khas sebagian besar kolompok sosial yang ada di Indonesia.
Otoritas yang
begitu luas, penguasaan pengetahuan dan pengalaman keagamaan serta kharisma
yang begitu kuat, merupakan dasar-dasar legitimasi kepemimpinan kiai. Yang
menjadi masalah ialah saat kiai harus bersinggungan dengan kekuasaan. Sebagai teladan masyarakat, sebagian
mengarahkan pandangannya bahwa kiai juga bisa mengarahkan pilihan pilihan
politik masyarakat, meskipun sebagian yang lain menolak keyakinan bahwa kiai
absah untuk terjun di kancah politik praktis.
Problem ini
lahir ketika kiai yang diakui memilki kelebihan-kelebihan mendasar dalam berbagai
kehidupan diyakini tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam
dunia politik. Walaupun kiai sering diasumsikan memilki kelebihan yang luar
biasa baik dari segi spiritual dan maupun material, namun, secara politik
justru kelebihan-kelebihan itu masuk dalam lingkaran intrik dan tipu muslihat. Sudah
jelas, bahwa perilaku saling tikam dan saling tipu dalam dunia politik bukanlah
dunia kebajikan-kebajikan sebagaimana yang seharusnya diperankan oleh kiai.
Di Indonesia,
tarik menarik kepentingan yang terjadi atas peran kiai dalam politik praktis
semakin menguat justru ketika saluran-saluran politik di era reformasi semakin
terbuka lebar. Setidaknya muncul dua pendapat; pendapat pertama mengabsahkan
keterlibatan kiai dalam politik praktis sebagaimana warga negara lainnya,
sehingga sangat wajar saja kiai terlibat. Pendapat kedua menyatakan bahwa
keterlibatan kiai dalam kancah politk justru merupakan pengingkaran fungsi
kiai sebagaimana mestinya.
Bagi pendapat
pertama, bagiamanapun juga, kiai adalah
warga negara yang memilki hak dan aspirasi politik sebagaimana warga lainnya. Didukung
oleh argumentasi teologis bagaimana dan mengapa politik praktis bagi kiai
absah. Pendapat ini semakin kukuh didukung realitas semakin banyaknya kiai yang
ikut terjun dalam politik, langsung maupun tidak.
Pendapat kedua
mengriktik keras, bahwa keterlibatan kiai lebih banyak akibat buruknya (mafsadat) daripada akibat baiknya (maslahat). Mengacu pada kondisi politik
kekinian yang terkesan “kotor”, maka kiai yang terjun ke dalam dunia politik
bagaimanapun bersih dan kokohnya landasan serta argumen teologisnya, akan ikut
terseret arus ke dalam dunia politik yang “kotor” pula. Dampaknya adalah kepada
masyarakat yang sering kebingungan dengan pilihan-pilihan poltik yang tidak
dimengerti. Terutama ketika ada banyak kiai yang memiliki pilihan politik
berbeda, yang terjadi adalah pertarungan kepentingan dan yang dikorbankan
adalah masyarakat. Kondisi ini disadari karena faktor budaya dan struktur
sosial yang terbentuk antara kiai sebagai elit lokal dan masyarakat/santri sebagai
massa adalah hubungan patron klien.
Keterlibatan kiai
dalam politik praktis juga sering memicu koflik vertikal di tingkat elit maupun
konflik dalam level kepartaian. Perbedaan kepentingan antara satu dan lainnya,
beragam pandangan masing masing politisi dalam menafsirkan jalan politik
membuat umat sering dikecewakan karena tema pentas yang dipertontonkan adalah
pertikaian yang tidak kunjung usai. Lebih jauh dan lebih mengkhawatirkan
apabila konflik mulai menjurus pada “jual-beli” atau “perang” ayat, atau bila
bibit konflik mulai mengeras di akar rumput dan bahkan melahirkan permusuhan.
Konflik politik
demikian terjadi akibat perbenturan kepentingan kepentingan yang sangat tajam
dan hampir tidak ditemukan titik temu karena masing-masing kelompok berdiri di
atas landasan yang sama-sama diakui benar. Konflik dalam tataran ide ini bisa
meledak kapan saja menjadi kekerasan politik (politic violence). Walaupun secara konseptual, politik menolak
menggunakan cara-cara kekerasan, namun pada praktiknya politik tidak bisa
dipisahkan dari konflik dan kekerasan.
Kiai sebagai
poltisi yang sering menjalankan perannya dengan khas ‘politik kiai’, tetaplah
seorang politisi bagaimanapun juga. Adapun masyarakat adalah stakeholder yang memiliki hak seluas-luasnya untuk
memprotes perilaku elit politik yang tidak sesuai dengan standar rakyat.
Walaupun ia kiai, tetapi kalau dia politisi, maka dia akan mungkin sekali untuk
dicela masyarakat sebagaimana masyarakat mencela politisi lainnya. Sekalipun
kiai, kalau berprofesi sebagai politisi, maka kiai harus siap ditertawakan dan
dicela masyarakat karena kesalahan
melakukan intrik politik, kesalahan memilih kelompok, atau kesalahan
menjalankan kebijakan.
Persoalan Indonesia
kekinian adalah persoalan tentang sistem politik yang belum ditata sebagai mana
mestinya. Tidak kurang idealnya konstitusi negara kita yang mengatur bagaimana
negara ini dijalankan. Tetapi, negara kita sangat kekurangan politisi yang
berperilaku sebagai seorang “negarawan”. Yang terjadi adalah bandit yang berprofesi
sebagai politisi dan para pencari keuntungan sesaat. Dalam situasi yang rumit
ini bukannya agamawan yang harus diundang untuk ikut campur dalam politik praktis.
Alih-alih justru memperkerus suasana. Agamawan – termasuk kiai –, sebagaimana
mestinya adalah kaum oposan yang berada di luar sistem yang bertugas menjaga
laju politik agar berjalan sebagaimana mestinya. Cara terbaik untuk
merealisasikan idealisme seperti ini adalah apabila ada umara’ tidak “tidur”
bersama ‘ulama. Jika ulama’ adalah umara’ itu sendiri, bagaimana fungsi kontrol
kiai sebagai warga negara berjalan dengan baik?
Penulis: Tomi
Nurrohman
