Kegitan
ekonomi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam menggerakkan roda
pembangunan negara. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya kegiatan ekonomi,
khususnya kegiatan ekonomi yang sifatnya makro memiliki dampak yang signifikan
bagi perkembangan suatu negara. Oleh sebab itu, penyetir kebijakan di negara
ini harus memiliki kekuatan berfikir yang besar dan keterbukaan terhadap
perkembangan ekonomi dunia. Sehingga tidak akan ada tindakan ceroboh dalam
mengambil kebijakan. Namun, ketika kita melihat keadaan perekonomian Indonesia
saat ini, tentunya sangat mengkhawatirkan. Selain semakin progresifnya
pemerintah melakukan utang ke luar negeri, konflik investor dengan pemerintah
pun menambah rumit keadaan perekonomian Indonesia. Dimana seharusnya ada reflek
cepat dan cerdas dalam mengatasi guncangan-guncangan seperti ini.
Seperti
yang kita ketahui saat ini bahwasannya negara kita membutuhkan infrastruktur
yang memadai untuk memfasilitasi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya.
Tidak hanya itu, dengan adanya infrastruktur yang baik dan memadai akan
mempermudah alur pemerataan ekonomi di negara ini. Sehingga dapat mengurangi
gap ketimpangan perekonomian yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Namun,
ambisius ini terkadang akan menjadi bumerang bagi masa depan generasi bangsa
ini. Setiap pembangunan infrastruktur tanpa disadari membutuhkan asupan dana
yang sangat besar, sehingga menuntut pemangku kebijakan untuk dapat memberikan
modal yang besar, hasilnya pemerintah melakukan peminjaman dana ke luar negeri.
Seperti yang kita ketahui, tradisi berutang ini terus berjalan seiring
bergantinya kepala negara. Sayangnya hal tidak diimbangi dengan peningkatan
produktifitas ekonomi dalam negeri. Jika hal ini terus membudaya, maka akan
semakin memperlemah perekonomian Indonesia.
Saat
ini beberapa problems makro di Indonesia semakin mencuat di kalangan
masyarakat. Salah satunya, perseteruan antara PT. Freeport Indonesia dengan
pemerintah Indonesia yang seolah tidak menemukan titik temu. Tentu hal tersebut
sangat merugikan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Papua yang terkana
imbasnya secara langsung. Tidak kunjung rampungnya perseteruan ini
mengakibatkan banyak pekerja PT. Freeport Indonesia yang mayoritas orang
pribumi Papua di rumahkan, sehingga berimbas pada perekonomian masyarakat Papua
yang menjadi lumpuh. Tentunya, perlu ketegasan dari pemeritah Indonesia dalam
mengatasi masalah tersebut. Tidak hanya dibiarkan mangkir seperti saat ini.
Meskipun tindakan pemerintah Indonesia untuk merubah izin PT. Freeport
Indonesia untuk menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan
tindakan preventif dan baik bagi keberlangsungnya kesejahteraan masyarakat
Indonesia. Namun, pemerintah juga harus bertanggung jawab dan mengambil ketegasan
dalam memutuskan masalah ini supaya tidah menambah banyaknya masyarakat
Indonesia yang dirugikan.
Selain
itu, tentu kita masih merasakan permasalahan tentang melemahnya nilai tukar
mata uang negara ini. Tentu kita tahu bahwasannya nilai tukar rupiah dengan
dollar Amerika (USD) hampir menembus angaka Rp. 14.000. Dilain hal seperti yang
kita ketahui, peningkatan kebutuhan masyarakat dari tahun ke tahun semakin
signifikan dan hal tersebut tidak diimbangi dengan tingkat produktifitas dalam
negeri sehingga mendorong pemerintah harus mengeluarkan banyak biaya untuk
impor dan subsidi. Tidak hanya itu saja, anjeloknya nilai tukar rupiah
mengakibatkan orang asing dengan mudah membangun dan membeli aset-aset di
negara ini. Tentunya menjadi sangat mengkhawatirkan jika kondisi ini terus
berlangsung. Sebab akan berakibat pada semakin banyaknya kepemilikan aset orang
asing di negara ini yang akan berimbas pada penguasaan negara oleh orang asing.
Problematika
ekonomi di negara ini tentunya menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat
Indonesia, khususnya pemerintah selaku pemangku kebijakan. Sebenarnya untuk
saat ini niatan pemerintah dalam membangun perekonomian yang lebih maju sudah
terlihat. Melalui proyek-proyek pemerintah seperti pembangunan fasilitas
transportasi masal dan melalui peningkatkan nilai investasi. Namun, hal ini
juga harus menjadi koreksi pemerintah bahwasannya kegiatan tersebut memerlukan
dana yang tidak sedikit dan memiliki risiko yang besar. Dimana memaksakan
pemerintah untuk berutang ke luar negeri tentunya akan berimbas pada semakin
bertambahnya nilai utang negara dan dapat mempersendat roda perekonomian
Indonesia.
Kondisi
ekonomi yang saat ini masih down semakin diperkeruh dengan banyaknya angaran
negara yang terbuang sia-sia. Beberapa kasus korupsi mengakibatkan hilangnya
kas negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan. Selain itu,
agenda-agenda tidak urgent yang sering dilakukan oleh pejabat negara pun
terkadang hanya menghambur-hamburkan uang negara. Seperti yang kita dengar
rencana DPR RI yang ingin melakukan agenda studi banding ke Jerman dan Meksiko
dengan dalih untuk membicarakan proses pilkada di negara tersebut. Tentunya hal
ini menjadi buah bibir dikalangan para intelektual, sebab melihat iklim ekonomi
di Indonesia yang sedang tidak baik dan minim anggaran. Seharusnya para wakil
rakyat yang duduk di kursi parlemen lebih tahu kondisi perekonomian negara ini
dengan menghemat pengeluaran negara dan melaksanakan agenda-agenda yang lebih
urgent dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
Permasalahan
makro di bidang ekonomi tentunya perlu ditindak lanjuti dengan tindakan real
dan masuk akal. Di era reformasi seperti saat ini harusnya mampu dijadikan
momentum untuk membangun perekonomian bangsa. Tidak hanya saja mengatur
masyarakat, namun perlu juga mengatur pembangunan negara dengan bijak dan baik.
Pemerintah pun dalam mengambil kebijakan harus melihat melalui sudut pandang
yang luas, sehingga tidak akan ada yang dirugikan.
Tentunya,
seluruh masyarakat Indonesia akan mendukung pembangunan yang dilakukan oleh
permerintah saat ini. Melalui pembanguan sarana dan prasarana transportasi
seperti jalan tol maupun kereta cepat yang diharapkan akan mempermudah
aktifitas masyarakat, khusunya aktifitas ekonomi yang nantinya dapat
meningkatan perekonomian negara. Selain itu, pemerintah pun harus bijak dalam
menggunakan kekuasaannya, dimana harus melakukan kegiatan pembangunan yang baik
sehingga akan memiliki feedback bagi kesejahteraan masyarakat luas.
Mustika
Edi Santoso (Pegiat KSEI Fialntropi)
