HARMONISASI PERSAHABATAN KORUPSI DAN BIROKRASI

Oleh : Buyung Syukron

Dosen STAIN Jurai Siwo Metro

PENDAHULUAN

Belakangan ini kita dikejutkan bahkan dihebohkan oleh pemberitaan 2 (dua) Proses Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua OTT tersbut dilakukan pada hari dan tanggal yang bersamaan. Pertama adalah OTT yang dilakukan KPK terhadap sebuah Perusahaan yang diclaim sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Brantas Abipraya (PT BA) yang bergerak dibidang konstruksi. OTT ini berhasil mengamankan beberapa oknum PT. BA seperti direktur Keuangan, Senior Manager, dan seorang perantara. Nilai nominal dari OTT ini pun cukup fantastis, yaitu sebesar US$ 148.835 (kalau dikurskan ke dalam rupiah sebesar Rp.13.000), maka total transaksi haram tersebut hampir berjumlah Rp. 2,5 Milyar. Fantastisnya lagi dana sebesar itu dikabarkan sebagai sebuah upaya transaksional untuk menghentikan atau mengamankan “kasus” yang saat ini dihadapi oleh PT.BA pada sebuah lembaga penegak hukum, yaitu di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Kedua, adalah OTT terhadap ketua Komisi D DKI Jakarta dan juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta. Sama halnya dengan yang pertama, proses penyuapan ini dilakukan oleh Boss (direktur Utama) perusahaan Agung Podomoro Land (APL) yang bergerak dibidang property. Nilai nominal yang diamankan pun tidak bisa dikatakan sedikit yaitu Rp.1,1 Milyar. Dana sebesar ini dikabarkan untuk memuluskan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Zonasi Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Raperda tentang Tata Ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta. 

 

Realita di atas semakin memperkuat dan menambah keyakinan kita bahwa locus terjadinya korupsi memang berkisar tidak jauh pada politik, birokrasi, dan hukum. Locus ini menunjukan bukan saja kondisi ini mempersulit pemberantasan korupsi, tetapi benar-benar menunjukkan kepada kita semuanya bahwa korupsi telah membentuk jaringan yang terlembaga melalui organ-organ negara. Distorsi (kekacauan) yang dimunculkan oleh korupsi dengan berbagai bentuk di dalamnya tidak hanya berekses dalam bentuk kerugian negara semata, akan tetapi dalam konteks yang lebih komprehensif dampak yang muncul adalah tidak tercapainya tujuan pembangunan nasional dan memunculkan kesengsaraan pada semua warga negara. Dalam bukunya “ethics and Public Office”, Dennis F. Thompson, menegaskan bahwa: “kekuasaan (birokrasi) harus memperhatikan berbagai sisi strategis dalam mengemban misi kenegaraan, Sisi strategis tersebut harus bisa dibuktikan dan ditunjukkan dengan bersikap, berbuat dan bertindak secara profesionalisme”. 

 

Ada hal yang menarik untuk dicermati dan dianalisis dari kedua OTT tangan di atas, bahwa kedua-duanya menunjukkan kehebatan mereka untuk melakukan negosiasi dan dukungan finansial yang kuat, seolah membuktikan kepada publik secara “vulgar” bahwa tatanan birokrasi kita saat ini tidak mampu mengalahkan dan terkalahkan oleh syahwat yang bernama “uang”. Pertanyaan besar yang muncul dari kedua kasus di atas tentu sangat simpel dan singkat: “apakah sudah terjadi persahabatan yang harmonis antara korupsi dan birokrasi?” Tulisan ini tidak akan mengupas secara detail tentang mengapa lembaga berbentuk korporasi mampu dan berperan memberikan warna yang begitu hebat terhadap tumbuh suburnya korupsi di birokrasi kita saat ini, akan tetapi tulisan ini akan lebih melihat sisi lemahnya birokasi kita yang begitu mudah terbuai dengan nilai-nilai transaksional nominal hanya untuk kepentingan segolongan dan kelompok-kelompok tertentu saja. Dengan kata lain, mengapa birokrasi kita saat ini begitu bersahabat dengan korupsi?

 

KORUPSI DAN BIROKRASI

Persahabatan substansial yang dibangun oleh korupsi dalam sistem birokrasi adalah pada saat korupsi sudah sedemikian meluas jangkauannya, maka seluruh komponen atau elemen birokrasi akan turut bermain di dalamnya. Para birokrat yang ada dan memegang peranan penting dalam pusaran kekuasaan, menjadi aktor utama dan sumber inspirasi bagi lingkaran kedua dan ketiga. Dan biasanya lingkaran ini memiliki kepentingan besar dalam sebuah kalimat “kebijakan” untuk memuluskan kepentingan-kepentingan tertentu yang mereka inginkan. Pernyataan ini tentu bukan untuk membuat kita pesimis dan paranoid terhadap persoalan korupsi yang mendera wajah bangsa kita saat ini, akan tetapi paling tidak kita menyadari dan memahami sepenuhnya mengapa wajah birokrasi kita saat ini terjustifikasi sebagai birokrasi yang korup. Untuk memahami mengapa terjadi persahabatan yang begitu “akrab” antara korupsi dan birokrasi, menurut penulis ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya persahabatan dimaksud:

 

Pertama, lemahnya sistem leadership dalam tatanan birokrasi kita saat ini. Indikasi ini sangat jelas terlihat ketika terjadi distrust (ketidak percayaan) publik saat ini terhadap kaum elite birokrasi yang diakibatkan oleh pola, struktur dan sistem kepemimpinan birokrasi yang cenderung korup. Kedua, tidak adanya grand design atau blue print  yang jelas dan konkret tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh jajaran birokrasi untuk meminimalisir serendah mungkin tingkat partisipasi korupsi pada lembaga birokrasi dimaksud. Alih-alih membuat grand design atau blue print, yang sangat menyedihkan saat ini justru sebaliknya, birokrasi terseret pada arus derasnya korupsi tersebut. grand design atau blue print yang penulis maksud adalah adanya standarisasi kerja dan kinerja yang menjadi rambu bagi para birokrat untuk sebenar-sebenarnya bekerja atas dasar tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki. Ketiga, birokrasi terkesan otoritatif dan refresif. Pada dimensi ini karena konsep yang dibangun oleh korupsi bersifat penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Oleh karena birokrasi memiliki sifat otoritas dan menekan, maka terkadang muncul “balas budi” atau “imbal jasa” atas dasar mengatasnamakan otorisasi dan kewenangan yang dimiliki. Dimensi ini memiliki resistensi yang mengarah pada komersialisasi jabatan dan kewenangan. Keempat, masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah moral/etika. Hilangnya nilai-nilai moral dan akhlak menjadikan sistem birokrasi dan birokrat kita saat ini mengabaikan tata kerja yang normatif dan taat aturan. Perilaku korup, penyalahgunaan wewenang, dan setumpuk perilaku kerja yang salah mengindikasikan hilangnya nilai moral/etika pada birokrasi dan birokrat kita saat ini. Birokrasi dianggap sebagai fasilitas dan media yang memberikan celah berupa ruang, tempat dan waktu untuk mencari jalan pintas mencari materi tanpa diiringi responsibilitas. 

Indikator di atas, paling tidak menjawab mengapa sistem dan tatanan birokrasi di negeri ini sangat rentan dan mudah dimanfaatkan sebagai ladang yang begitu “empuk” dan menjanjikan bagi tumbuh subur dan berkembangnya korupsi. 

 

MEMUTUS PERSAHABATAN KORUPSI DAN BIROKRASI

Memutus persahabatan antara korupsi dan birokrasi memang tidak bisa dikatakan mudah, akan tetapi tetap bisa dilaksanakan. Penulis meyakini bahwa “ghirah” untuk memutus mata rantai persahabatan tersebut bisa dilakukan dengan cara memahami dan menganilisis beberapa permasalahan di atas. Ada beberapa format menurut hemat penulis yang dapat dilakukan: Pertama, secara fundamental, pembentukan karakter mental birokrat. Proses dan mekanisme ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama dan itu harus dimulai dari saat ini juga. Kedua, secara instrumental, memperbaiki visi dan arah kerja birokrasi yang lebih baik, dengan cara membuat program kerja yang lebih terukur, tersistem dan menyentuh kepentingan publik dengan pola pengawasan yang terintegratif. Memutus pola persahabatan antara korupsi dan birokrasi bisa juga dilakukan dengan menerapkan konsep etika birokrasi. Etika birokrasi ini menjadi sangat penting ketika kita menyadari bahwa birokrasi menjadi tempat yang subur dan indah bagi berlangsungnya korupsi. Memutus pola persahabatan antara korupsi dan birokrasi dapat dilakukan dengan karakter menjauhi budaya instan alias siap saji. Maraknya sikap korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan bukti sikap pragmatisme yang berfikir jangka pendek untuk memanfaatkan kesempatan dalam memperoleh keuntungan. Gejala budaya instan atau siap saji yang biasanya teraplikasi dalam pola berfikir yang pragmatis, cenderung sempit dalam melihat dan mempertimbangkan dampak akhir dari sebuah pekerjaan yang dilakukan. Memutus pola persahabatan antara korupsi dan birokrasi bisa juga dilakukan dengan membangun sistem birokrasi yang transparan, semua proses dan mekanisme kerja yang terstandarisasi harus dapat diakses dan diawasi oleh publik dengan mudah. Terakhir, memutus pola persahabatan antara korupsi dan birokrasi bisa juga dilakukan dengan membangun transformasi mindset dan culture set yang terarah pada tatanan birokrasi yang efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan pelayanan optimal kepada publik.

 

KESIMPULAN

Responsibiltas terhadap semangat memerangi korupsi memang tidak saja berada pada institusi tertentu semata. KPK, Kejagung, Polri, memang lembaga hukum yang memiliki otoritas dan kewenangan penuh untuk menangani kejahatan yang satu ini. Secara aksi ketiga lembaga tersebut telah menunjukkan sepak terjang dan kinerja yang optimal dalam memberangus tingkat korupsi di Negeri ini. Akan tetapi lagi-lagi pertanyaan yang menggelitik adalah : “yakinkah kita dengan sepak terjang penegak hukum dalam meminimalisir tingkat korupsi di Negeri ini?” Jawabannya tentu saja belum tentu. Karena kita memang tidak bisa sepenuhnya bertumpu pada keterbatasan-keterbatasan baik sistem, struktur, dan personal yang ada diketiga lembaga tersebut dalam menekan tingginya tingkat korupsi pada lembaga birokrasi kita saat ini. Apalagi kita dipertontonkan dengan munculnya adegan-adegan “vulgar” yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang justru terlibat sebagai aktor utama dalam pusaran korupsi tersebut. Tontonan “vulgar” tersebut harus dielimir. Cara tersebut dapat diawali dengan membangun sikap optimisme seabagai warga negara dengan cara melakukan : pengawasan kerja birokrasi, menerapkan konsep etika birokrasi, menjauhi budaya instan alias siap saji, membangun sistem birokrasi yang transparan, dan membangun transformasi mindset dan culture set.