Pemerintah
merupakan pemegang kendalinegara ini, memiliki kekuasaan penuh dalam mengayun
jalannya roda kenegaraan. Mereka dipercaya dan dipilih oleh rakyak supaya
mereka memberikan sumbangsih yang positif untuk pembangunan negara. Namun,
tidak sedikit dari mereka yang menafikkan amanah yang diberikan, bahkan tidak
jarang keluar dari jalur tugas-tugasnya. Maka tidak heran jika banyak
problemyang terjadi akibat ulah para pejabat pemerintahan di negara ini.
Tentunya hal ini akan menjadi bumerang bagi meraka. Sebab, perilaku merekalah
yang mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat semakin anjlok terhadap
kinerja pemerintah. Bahkan optimisme masyarakat yang terbangun saat mereka
berorasi dahulu menjadi semakin pudar bahkan hilang.

Sungguh
sangat miris ketika kita melihat sikap kekanak-kanakan para pejabat
pemerintahan negara ini. Mereka hanya mengedepankan kepentingan segelintir
orang yang mendukung mereka tanpa memperhatikan dampak ke masyarakat umum. Saya
masih ingat ketika gubernur Jawa Tengah yang sangat kontra dengan masyarakat
Rembang. Dimana gubernur tersebut tidak bisa mengerti dan peka terhadap
penderitaan yang dialami oleh masyarakat Rembang yang bertarung melawan aktivitas
pabrik semen. Meskipun berdalih banyak masyarakat di sana semakin makmur dengan
adanya pabrik semen, dikarenakan mereka mempunyai pekerjaan baru di pabrik
semen tersebut. Namun, menurut saya harus dilihat kembali bahwasannya
berdirinya pabrik semen ini telah membunuh mata pencaharian mayoritas
masyarakat Rembang. Dampak yang mereka alami yaitu beribu-ribu hektar sawah
yang terhampar luas lenyap akibat konspirasi pemerintah dengan pihak pabrik
semen.

Keadilan
penguasa terhadap masyarakar saat ini memang sudah mengalami kemunduran. Janji
yang diucapkan ketika berkampanye seolah tak pernah tertepati. Tentunya hal ini
harus menjadi pelajaran bagi kita semua temasuk masyarakat Rembang Jawa Tengah
dalam memilih pemimpin. Perlu diingat kembali bahwasannya semangat
menggebu-gebu saat berkampanye dan semangat untuk memberikan sembako bukanlah
menjadi tolak ukur seorang pemimpin yang patut dipilih. Sebab, jika kita
melihat penderitaan masyarakat Rembang saat ini, meraka masih berjuang demi
keberlangsungan hidup mereka dan generasi-generasi mereka selanjutnya.

Tidak
hanya dirasakan oleh masyarakat Rembang saja. Ketidakberpihakan pemimpin pun
dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta dan Bali. Ketika kita berbicara mengenai
DKI Jakarta dan Bali tentu kita akan mengingat rencana reklamasi yang terjadi
di sana. Sebab, tidak hanya orang intelek saja yang mengetahui dampak
reklamasi, namun orang yang tidak berpendidikan pun tahu mengenai hal tersebut.
Adanya reklamasi sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia jika dibangun di
negara seperti Indonesia. Hal tersebut jika terus dilakukan akan mengakibatkan
hilangnya tempat kerja para nelayan yang menggantungkan hidup mereka dari hasil
melaut. Oleh sebeb itu, perekonomian mereka akan terguncang jika laut berganti
menjadi pulau-pulau hasil reklamasi.

Berkaitan
dengan reklamasi yang saat ini digenjar-genjarkan oleh para gubernur, khususnya
gubernur DKI Jakarta. Dengan alasan adanya reklamasi akan meningkatkan
pendapatan daerah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin bagi
segelintir orang yang memiliki kepentingan kelompok seperti gubernur dan para
investor hal tersebut sangat benar, namun kembali lagi kepada masyarakat yang
sebenarnya tidak menginginkan tempat bekerjanya dirusak.

Mereka
saat ini menyadari bahwasannya reklamasi bukanlah solusi untuk mensejahterakan,
tetapi hanya akan mensejahterakan pengusa saja. Adanya reklamasi sangat
berdampak negatif bagi mereka. Dimana lautan sebagai mata pencaharian mereka
akan disulap menjadi pulau-pulau baru yang pada akhirnya akan merusak laut
mereka. Selain itu, adanya reklamasi akan semakin mengintimidasi para
masyarakat yang bekerja sebagi nelayan, dimana mereka tidak akan memiliki
keleluasaan untuk mencari ikan. Sebab, seperti yang sudah terjadi bahwa
pihak-pihak yang memiliki pulau reklamasi tidak akan hanya diam saja jika
wilayahnya didekati oleh nelayan.

Kemudian,
sama halnya dengan kasus yang terjadi di DKI Jakarta. Reklamsi pun telah
merambah wilayah Bali. Tentu hal ini mendapat respon keras oleh masyarakat
Bali. Sebab, mereka sudah tahu bagaimana dampak yang akan ditimbulkan dari
hasil reklamasi tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan di Bali sudah pernah
terjadi reklamasi yang dilakukan pada saat pemerintahan Soeharto dan pulau
hasil reklamasi tersebut tidaklah memberikan manfaat sama sekali kepada
masyarakat.Selian itu, kegiatan adat istiadat di Bali sangat membutuhkan  peran laut sebagai perantaranya. Bagaimana
jika laut tersebut hilang? Tentunya hal ini akan melunturkan budaya adat Bali.
Disamping itu juga banyak masyarakat Bali yang menggantungkan hidupnya dari
hasil laut. Sehingga tidak mengherankan jika kita melihat aksi yang dilakukan
oleh masyarakat Bali untuk menolak reklamasi.

Tentunya
peran pemerintah menjadi sangat vital dalam membangun suatu daerah. Keputusan
para pemangku mandat dari masyarakat inilah yang memiliki keputusan mengingat.
Mungkin saat ini kita sedang mengalami krisis pemimpin yang adil. Sebab, jarang
kita dapat menemukan pemimpin yang secara totalitas ingin membangun bangsa ini
untuk maju. Adanya rapor kinerja para pemimpin tersebut dapat dijadikan koreksi
bagi masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilih peminpin selanjutnya.
Masyarakat harus secara selektif dalam memilih pemimpin supaya nantinya
pemimpin yang terpilih benar-benar dapat mewujudkan cita-cita bangsa ini.

Selain
itu, pejabat negara sebagai pemangku kebijakan di negara ini pun harus merubah
pola berfikirnya. Tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi saja, namun
kepentingan masyarakat umumlah yang harus menjadi prioritas. Harusnya mereka
dapat belajar dari negara Jepang yang pejabat pemerintahannya benar-benar
mengabdi kepada negaranya. Sehingga kita dapat melihat negara Jepang memiliki
pemimpin-pemimpin yang bijak dan mampu membawa negaranya maju. Tentunya hal ini
sangatlah bagus jika pejabat di negara kita memiliki kesadaran untuk membangun
negara ini. Maka tidak akan ada lagi penderitaan yang dialami oleh masyarakat
seperti masyarakat di Rembang, DKI Jakarta dan Bali. Oleh sebab itu, peran
pemimpin harusnya dipositifkan dan diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan
masyarakat dan untuk pembangunan negara.

Penulis:
Mustika Edi Santosa (Pegiat KSEI Filantropi)