MATINYA SEBUAH PARTAI
Oleh ; Didik Kusno Aji
Staf pengajar di Jurusan Syariah STAIN Metro
Jalur independen adalah pilihan
Maju sebagai calon bukanlah kebetulan
Ada banyak perimbangan. Untung rugi menjadi taruhan,
Maaf, tulisan ini tidak bermaksud merendahkan partai politik tertentu dan juga tidak bermaksud mengurangi makna demokrasi yang sudah terbangun saat ini.
Regulasi perpolitikan di Indonesia saat ini memasukuki babak baru dalam ranah demokrasi. Adalah Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok yang saat ini menjadi sorotan banyak pemerhati politik. Keputusan Ahok untuk maju sebagai calon Gubernur DKI dari jalur independen menuai perhatian dari berbagi partai politik. Ini tentu sangat menarik, sebab banyak elit politik merasa terganggu dengan keputusan Ahok. Sebenarnya, calon kepala daerah yang maju melalui jalur independen bukan kali ini saja terjadi. Sebut saja seperti Irwandi Yusuf yang berhasil menjadi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, keberhasilan serupa disusul calon perorangan di Rote Ndou, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, dan Kabupaten Garut, Jawa Barat. Berkat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka calon independen diakomodasi dalam ajang pemilihan Bupati, Walikota, hingga Gubernur.
Fenomena ini tentu sangat menarik untuk disimak. Lalu mengapa keputusan Ahok untuk maju dari jalur independen sebegitu menyita perhatian elit-elit partai politik? Sebenarnya ini bukanlah hal baru, namun kondisi DKI yang menjadi provinsi ‘seksi’ bisa menjadi patokan, bahwa jalur independen akan menjadi ancaman yang serius bagi partai politik. Ibarat sebuah permainan judi, DKI menjadi pertaruhan antara dua kepentingan, independen VS partai Politik. Bisa jadi, jika Ahok berhasil menjadi Gubernur lewat jalur independen, maka partai politik semakin kehilangan peran di tengah masyarakat. Dampak secara lebih luas, partai politik semakin kehilangan kepercayaan di mata masyarakat. Sebab, partai politik telah gagal memunculkan calon professional sebagai kandidat.
Jakarta bisa dikatakan sebagai barometer peta politik secara nasional. Ingatan kita tentu masih hangat bagaimana Jokowi bisa menjadi presiden setelah memimpin Jakarta. Maka, jika Ahok bisa menjadi Gubernur lewat jalur independen, maka kemungkinan wacana calon presiden lewat jalur independen bisa saja muncul pada waktu-waktu mendatang, dan ini sah-sah saja. Sebab, setiap warga Negara punya hak untuk dipilih dan memilih, dan ini adalah amanah konstitusi.
Namun kondisi ini justru bisa menjadi petaka bagi partai politik. Jika jalur independen berhasil, maka taji partai justru akan semakin menghilang. Bahkan keberadaan partai dirasa tidak terlalu penting. Adalah banyak kasus yang sering kita dengar, elit partai, elit pemerintahan, elit dewan dari partai justru semakin membuat kemelut dan berbagai persoalan, bahkan sampai pada kasus korupsi. Seperti contoh kasus permintaan jatah kursi Menteri. Kondisi seperti ini justru akan menggesar kalangan profesional di tubuh pemerintahan.
Fenomena Ahok dalam peta perpolitikan saat ini tentu sangat menarik, perjalanan demokrasi yang telah lama bergulir akan membawa pada sebuah sikap, bahwa masyarakat Indonesia semakin cerdas dalam menilai dan menentukan pilihan. Masyarakat saat ini bukan melihat pada nama partai, namun lebih cenderung pada sosok. Azas profesionalitas saat ini menjadi nilai tersendiri ditengah masyarakat.
Jika kita berbicara secara matematis, maka jalur independen jelas lebih murah dibandingkan dengan jalur partai politik. Jalur independen tentu akan lebih mengena dalam memobilisasi masa dan masyarakat lebih terlibat secara intim. Sikap gotong royong dan sokongan yang seperti inilah yang menjadi efek positif dari jalur independen yang sangat kuat.
Dibandingkan dengan jalur partai politik, biaya operasional untuk jalur partai jelas lebih mahal, kecuali jika partai secara suka rela siap menanggung semua biaya yang akan dikeluarkan selama kampanye.
Efek Jalur Independen
Pada skala yang lebih luas, banyaknya calon independen justru akan semakin menyaring kualitas partai. Partai yang tidak berkualitas dan bermasalah justru akan semakin ditinggalkan oleh masyarakat pemilih. Ini tentu akan semakin berdampak positif pada iklim demokrasi, setidaknya akan menciptakan iklim kompetitif sesecara sehat. Lulu, pada efek yang lebih luas, tokoh tertentu tentu akan berfikir ulang untuk mendirikan sebuah partai jika tidak diimbangi dengan manajemen dan tata kelola yang baik. Sebab jika asal-asalan, partai tentu belum tentu dilirik. Maka tidak ada pilihan lain selain membuat partai yang solid dan bermutu. Jika ini tidak dilakukan, maka calon dari jalur independen akan semakin banyak bermunculan.
Selain itu, jalur independen juga bisa sebagai wahana evaluasi partai politik, setidaknya, agar partai tidak hanya berkutat pada konflik internal yang berkepanjangan. Partai tentu harus mempersiapkan para kader terbaiknya untuk bersaing dengan kader-kader dari partai dan jalur independen.
Efek lain dari jalur independen adalah, beban hutang terhada partai tententu tentu tidak ada, hal ini akan memunculkan iklim kinerja dijalur eksekutif lebih profesional. Namun jalur independen bukan tanpa persoalan, posisi eksekutif tentu akan lebih mudah di goyang oleh legislatif. Bahakan tak sedikit legislatif akan mencari-cari kesalahan eksekutif.
Terlepas dari semua itu, kontestasi Pilkada di Ibukota Negara 2017 nanti tentu akan menjadi ajang pertaruan apakah dari partai politik yang terbaik, atau justru jalur independen yang lebih baik. Semoga dengan semakin dibukanya banyak pintu bagi calon akan menghasilkan pemimpin yang bermutu. Semoga saja.
