Dharma Setyawan, M.A. (Kaprodi Ekonomi
Syariah IAIN Metro)
Digitalisasi yang semakin cepat memberi
dampak positif bagi para pelaku perubahan. Kesadaran kolektif civil society,
perilaku kreatif dan inovatif komunitas dapat mempengaruhi bahkan melampaui
capian birokrasi. Kota-kota kreatif tidak lahir dari satu kanal otoritas
birokrasi pemerintah, tapi dominan ditopang oleh ekosistem masyarakat kreatif.
Smart Village yang dikampanyekan oleh pemegang kekuasaan hanya jadi jargon
tanpa adanya daya dorong para penggerak.
Laboraturium sosial para ilmuan sosial
sejatinya ada pada gerakan berbasis masyarakat. Integrasi lintas keilmuan
menunjukkan ketertinggalan pola dikotomi pada perguruan tinggi. Saat ini
perguruan tinggi dipaksa mengikuti ritme yang terjadi pada realitas di luar
kampus, kecuali tetap memilih ingin menjadi menara gading. Anak-anak muda yang
kuliah pada jurusan tertentu, selalu saja ada jalan mempelajari keilmuan lain
karena bersentuhan dengan satu komunitas kreatif tertentu.
Bahkan keilmuan apapun terus dicoba
dikawinkan dengan entrepreneurship. Integrasi interkoneksi ini mengokohkan
pendidikan transformatif butuh arena yang lebih luas, praktik sosial dan
evaluasi mandiri. Pola adaptasi para pembelajar di luar system jurusan ini
terbangun dalam berbagai cara mulai dari komunitas epistemik, literasi, film
dokumenter, belajar ke local champion, bertandang ke lokasi perubahan dan kemampuan komunitas
membangun gagasan baru.
Maka penemuan-penemuan teknologi dan
inovasi sosial terus lahir diantaranya dari produk industri dan hasil kebudayaan
masyarakat. Pemerintah dan Perguruan tinggi terlambat merespon apa yang terjadi
pada dinamisasi masyarakat. Kolaborasi pemerintah dan PT terhadap inovasi
sosial komunitas kreatif adalah 3 dari Pentahelix kolaborasi. Dimana letak
kesalahan birokrasi selama ini kenapa terlambat menangkap atau terlambat
menciptakan perubahan? Salah satu jawabannya adalah tidak adanya meritokrasi.
Mereka yang memimpin pada birokrasi tidak
dilihat dari track record prestasi dan integritas. Terjadi semacam hirarki yang
memang sulit untuk diubah. Presiden Jokowi mencoba mengubah dengan
menyederhanakan menjadi eselon 1 dan 2, Ahok mencoba membuka kebuntuan dengan
lelang jabatan, dan perusahaan-perusahaan teknologi telah lama menggunakan cara
meritokrasi. Tapi jelas tidak mudah mengubah kenyataan birokrasi, karena
mengatur aturan kepangkatan bahkan gelar akademis.
Tapi, jika anda percaya diri bisa melakukan
perubahan dengan pendekatan berbeda, anda akan punya andil besar dalam
memajukan ekositem perubahan masyarakat. Jika anda tidak yakin, maka lakukan
perubahan dengan kolaborasi, dan tentu tidak ada di dunia ini orang melakukan
perubahan sendirian. Dan pemimpin yang tidak mampu mewujudkan meritokrasi,
lambat laun akan merasakan sendiri bahwa perubahan itu butuh orang-orang
militan yang kreatif dan inovatif.
