Negara
pada hakikatnya adalah tempat berdomisili penduduk dan bukan penduduk. Penduduk
yang menetap dan penduduk yang nomaden (berpindah-pindah). Penduduk asli dan
penduduk bukan asli, kesemuanya adalah mereka yang berpeluang menempati suatu
daerah. Negara dengan satu kepemerintahan menjadikan semua kebijakannya sebagai
pondasi awal pergerakan. Perlu digarisbawahi, tidak dibenarkan pemangku
kebijakan menjadikan sekawanan manusia sebagai bahan percobaan, melainkan
menjadikannya sebagai pihak yang bertindak untuk merasionalisasikan kebijakan
dan penikmat tentu saja.

Pengambilan
kebijakan didasarkan pada sebuah perubahan. kepentingan akan perubahan
kebijakan, menjadi wajib dan tidak untuk menjadi percobaan. Analoginya, dalam
tataran kepemerintahan tidak menjadikan diantaranya sebagai pihak yang
tersektekan, tidak menjadikan diantaranya sebagai pihak yang terpojokkan, dan
tidak menjadikan diantaranya terdiskriminasikan. Namun, menjadikan diantaranya
sebagai pihak yang terpentingkan dalam sebuah negara, karena di tangan
penduduklah yang sewajarnya kebijakan itu berada.

Negara
ini, indonesia. Negara dengan berbagai kepulauan, budaya, sosial, dan ekonomi.
Sudah teralu banyak permintaan akan perkembangan, pembangunan moral, perubahan
kepribadian, untuk berkemajuan. Akibatnya pemerintah memutar otak dan
mengorganisasikan seluruh elemen yang ada dijajaran pemerintahan untuk memenuhi
permintaan yang demikian menumpuk, dan kinerja yang diukur oleh waktu dan
ketepatan.Hal tersebut mendapat respon posistif dari pemangku kebijakan saat
ini, dengan melakukan kegiatan revolusi mental.

Pemerintah
saat inimenjadi pemerhati, tidak lantas menjadikan kebijakannya sebagai apa
yang harus dilakukan, perlu banyak pertimbangan dalam menentukan peraturan.
Terdapat faktor-faktor yang harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam
menetapkan kebijakannya.Hingganya, apa yang menjadi perencanaan dapat
terealisasikan tepat dalam penempatannya. Penentuan kebijakan, tidak memungkiri
terdapat diantaranya pihak yang menyetujui dan terdapat pula yang menentangnya,
karena tidak sesuai dengan ekspektasi dari masing-masing pihak.

Ekonomi
merupakan tantangan pemerintah hingga saat ini, kebijakan-kebijakan yang dibuat
dewasa ini juga harus berlandaskan kepada ekonomi, baik dari sumber, pendapatan
hingga pemanfaatannya atau penggunaannya. Saat ini, telah terulang kembali
janji-janji manis, gagasan-gagasan penegasan dari calon pemangku
pemerintahan-Jakarata dan daerah lainnya.

Setelah
santar terdengar berita penistaan agama, calon petahana Gubernur DKI Jakarta.
Jakarta menjadi pusat perhatian, selain keadaan politiknya juga keadaan
masyarakatnya secara spontan pada 4 november lalu bertambah, juga 2 desember.
Hal itu berakibat banyak akan jakarta, pusat kota serta pusat pemerintahan.

Bertambahnya
masyarakat pada 4 november dan 2 Desember lalu di DKI Jakarta mempunyai tujuan
yang sangat agamis, teradilinya calon petahana DKI Jakarta karena kasusnya.
Tujuan yang mulia, ditujukan akan penindak lanjutan hukum. Dilain hal, banyak
yang menjadi perhatian, selain tuntutan agamis dan bertambahnya jumlah penduduk
jakarta pada saat itu. Peristiwa tersebut berakibat pula kepada kondisi ekonomi
DKI juga Negara Republik Indonesia.

Peristiwa
yang melibatkan banyak tokoh, banyak pejabat negara, serta masyarakat muslim.
Dari sisi kepercayaan global, indonesia telah mencoreng keamanan investasi
dengan pergejolakan politik saat ini. Ketahanan ekonomi akan terpengaruh atas
kepercayaan publik. Banyak pihak tidak menaruh kepercayaan akan kondisi ekonomi
Indonesia, setelah kejadian-kejadian yang menimbulkan kegaduhan dalam sisi
ekonomi.

Ketahanan
ekonomi merupakan hal yang menjadi perbincangan di tubuh pemerintahan, mengapa?
Karena ekonomi akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Ekonomi menjadi
penting dalam penetapan kebijakan pemerintah. Tantangan ekonomi negara ini
sangat kompleks. Sikap otoriter kepala negara dipilih untuk dapat menetapkan
kebijakan melalui berbagai pertimbangan.

Ketegasan
dalam memimpin menjadi hal yang harus ada. Karena negara atau daerah akan
menjadi bobrok bilamana ketegasan pemimpin masih dapat ditolerir, dalam artian
yang hak atau pasti. Dalam bidang ekonomi, negara ini ditopang oleh banyaknya
sumberdaya alam, banyaknya sumberdaya manusia. Namun, banyaknya sumberdaya alam
tidak banyak mengurangi pengangguran. Keegoisan dari segelintir kaum, terasa
negara ini hanya dimiliki oleh beberapa orang, yang dalam laporan keungannya
secara total melebihi kebanyak orang. Kekayaan satu orang, pemilik Djarum
dilansir melebhi APBD DKI, yang tercatat hanya 66,47 Triliun pada tahun 2016.

Ketidakseimbangan
kekayaan masyarakat tersebut dapat mengakibatkan gap antar penduduk Negara.
Ketidaksetaraan kondisi ekonomi mendukung banyaknya perbedaan. Kemudian,
perbedaan kondisi ekonomi ini akan berakibat terpinggirkannya penduduk yang
berpenghasilan rendah. Hal ini terbukti secara konseptual dan faktual, bahwa
kekayaan 50 orang di negara Republik ini, hampir menyamai APBN tahun 2016 yakni
1.822,5 Triliun pada tahun 2016, seperti yang dilansir Kementerian Keuangan
Republik Indonesia yang telah di sahkan. Jumlah yang sangat fantastis
bukan?Bagaimana jumlah kekayaan 50 orang hampir menyamai pendapatan Negara
periode satu tahun.

Negara
ini dimonopoli! Monopoli ekonomi akan dapat lebih mudah dilakukan oleh orang-orang
terhormat, dengan modal yang dimilikinya. Data di atas menyimpulkan bahwa
kekayaan negara dikuasai oleh beberapa orang, yang nantinya dapat menjadikan
negara mempunyai ketergantungan terhadap beberapa orang yang jumlah kekayaannya
melebihi pendapatan 100 atau 1.000 bahkan 10.000 orang Indonesia yang
berpendapatan Rp.1.000.000 per bulannya.

Normalisasi
dalam pendapatan perkapita menjadi tugas yang sangat penting untuk pemimpin
Negara. Akan menjadi sebuah kepentingan publik, karena fenomena tersebut terjadi
bukan karena tidak disengaja, melainkan karena keinginan dan kemampuan sebagian
pihak dalam mengembangkan potensi yang tersedia.

Badan
Pusat Statistik mencatat pada februari 2016 sekisar 5,5 % jumlah pengangguran
atau 7,02 juta orang. Meskipun jumlah tersebut berkurang dari jumlah
pengangguran pada februari 2015 tercatat, yang tercatat sebesar 5,81 atau 7,45
juta orang. Jumlah pengangguran yang masih dibilang banyak tersebut berbading
lurus dengan angka kemiskinan yaitu mencapai 10 %, seperti yang dilansir oleh
Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Jumlah
angka kemiskinan tersebutharus menjadi tolak ukur pembuatan kebijakan. Terlebih
kebijakan yang bersifat terkhususkan. Memberikan keringanan kepada masyarakat
yang berpenghasilan rendah dan memberikan bimbingan terhadap
pengangguran-pengangguran yang ada. Terdapatnya pengangguran bukan karena tidak
mampu melakukan usaha, melainkan karena tidak mempunyai keahlian khusus yang
dapat di angkat.

Pengangguran
dan Kesejahteraan

Sebuah
hal yang luar biasa jika pengentasan permasalahan jumlah kemiskinan tersebut
dapat dilakukan. Demikian hal tersebut juga terjadi pada tahun yang kelam,
selepas penjajahan, krisis moneter 1998. Krisis moneter menuntut pemerintah
yang baru memutar pemikirannya beberapa kali dalam melakukan perbaikan pada
sistem yang ada. Pada saat itu, banyak pegawai diberhentikan, terlebih
pengangguran yang bertranformasi menjadi pengangguran tingkat dua.

Bergantinya
sistem juga akan berakibat pada sebuah kesejahteraan masyarakat. Demikian, sistem
dibuat berdasarkan pada kebutuhan, tidak untuk kepentingan. Sistem yang
menjadikan kesejahteraan merupakan sistem yang terpadu dengan geliat ekonomi
dan budaya kemasyarakatan. Bagaiamana kemudian, sistem tidak hanya dipadukan
dengan kepentingan, melainkan atas kebutuhan kemasyarakatan, sehingga kemudian
sistem yang dibangun dapat menjadikan sebuah kesempatan masyarakat untuk
merubah tata kelola kehidupannya.

Negara
adalah sebuah kesepakatan. Terbentuknya negara terdukung oleh keadaan ekonomi.
Ekonomi yang baik maka negara dapat menjadi baik dalam berbagai bidang. Hal
yang vital adalah bagaimana negara dapat membentuk kemandirian penduduk yang
terdapat di dalamnya. Negara dan ekonomi adalah suatu kesepakatan. Negara yang
baik akan merubah kepribadian ekonomi menjadi baik. Begitu juga sebaliknya,
ekonomi yang baik akan menjadikan sebuah negara menjadi lebih baik.

Ketahanan
negara akan pergejolakan diberbagai bidang juga akan mempengaruhi keadaan
ekonomi. Saat ini, kondisi negara akan menjadi bobrok ketika beberapa pihak
yang di dalamnya bobrok. Intimidasi dari beberapa pihak yang berkuasa
berpengaruh kepada keadaan negara. Sudah dirasakan oleh banyak pihak, sumber
kekayaan negara pada saat ini hanya dirasakan oleh beberapa pihak saja. Padahal
terbentuknya sebuah negara bukan hanyak dibentuk oleh beberapa pihak terkait,
melainkan banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Banyak penduduk yang merasa
di asingkan di negeri sendiri. Bukan karena pendatang, bukan karena hak,
melainkan karena faktor capital.

Perbaikan
dalam sistem kenegaraan pada saat ini menjadi ujung dari persinggungan antara
kemiskinan dan pengangguran. Perbaikan sistem yang benar akan menjadikan
ekonomi menjadi lebih baik dan dapat dirasakan oleh banyak pihak. Banyak orang
yang terpinggirkan karena sebuah sistem yang dibuat untuk kepentingan pemilik
modal, bukan untuk pemilik kemampuan.

Hal
tersebut di atas, mengakibatkan banyak penduduk di pinggiran, tidak merasakan
adanya sebuah negara yang sejahtera. Penduduk pinggiran merasakan hal yang
demikian dirasakan pada tahun sebelum kemerdekaan, diasingkan dan dimanfaatkan.

Ekonomi
dan Pergerakan Politik

Banyaknya
pengangguran, hingganya akan menambah nilai kemiskinan yang diakibatkan oleh
kondisi pergerakan politik yang tidak menentu. Saat ini, banyak hal yang
terjadi, bahkan tidak terduga-duga karena politik berkutat di dalamnya
berdasarkan kepentingan kelompok maupun individu.

Ekonomi
Indonesia saat ini dipengaruhi oleh banyak faktor di dalamnya, salah satunya
adalah pergerakan politik. Politik menjadi tenaga pendorong juga dapat menjadi
tenaga penghancur. Bagaimana beberapa pihak di dalam pemerintahan menggunakan
politik untuk dapat mempermudah pergerakannya dalam meraup keuntungan yang
berkelanjutan. Hal tersebut mengakibatkan banyak hal, salah satunya adalah
memperbanyak peluang masyarakat untuk menganggur karena ekonomi dikuasai oleh
beberapa pihak saja.

Ketidakmampuan
negara dalam menafsirkan kebutuhan masyarakat membuat peluang masyarakat untuk
lebih buruk lagi menjadi besar, hal tersebut ditopang oleh kondisi sosial dan
pendidikan masyarakat yang masih rendah. Ketidakmampuan masyarakat dalam
membayar sejumlah nilai dari sebuah keilmuan membuat masyarakat semakin
tertinggal dengan berkembanganya keilmuan dan teknoligi.

Kemunduran
keilmuan masyarakat di dukung oleh kondisi politik yang semakin carut-marut,
mementingkan diri sendiri. Tidak pernah menjadikan politik sebagai landasan
untuk kepentingan banyak orang. Bahkan, Ssling menjatuhkan di dalam tubuh
pemerintahan menjadi sangat wajar. Politik menjadi sebuah hal yang negatif
dilakukan, karena tidak pernah membenarkan kebijakan yang dibuat oleh belah
pihak.

Kondisi
politik yang carut-marut mengakibatkan kondisi ekonomi semakin memburuk.
Bahkan, tidak menutup kemungkinan negara ini akan mengulangi masa kekelamannya.
Demikian dinamika pergerakan politik, yang mementingkan kekuasaan dibanding
dengan kehidupan bersama. Kondisi negara akan tersektekan dengan sendirinya,
dengan banyak perbedaan pendapat dan kebijakan. Hal ini tidak membenarkan
bahwasannya perbedaan itu adalah sebuah rahmat yang memang diperuntukkan untuk
hal yang lebih baik.

 

Dwi
Nugroho (Pegiat Jurai Siwo Corner)