Penulis: Tomi Nurrohman
*Tulisan ini sudah pernah diikutkan dalam lomba menulis opini betajuk “Pemimpin Negarawan” di ayokelamtim.com pada bulan April tahun 2017 dan menjadi juara 1 pada lomba tersebut. Diterbitkan kembali untuk tujuan pendidikan.
Bangsa
ini tentu gelisah melihat fakta bahwa pemimpin negarawan semakin langka
ditemui. Pemimpin negarawan yang bermoral, ikhlas, adil, berintegritas, dan visioner.
Yang terjadi justru sebaliknya, di media massa semakin sering diberitakan para
pemimpin yang tersandung kasus penggelapan dana, kasus suap, hingga skandal
seks di level legislatif, yudikatif, hingga eksekutif.
Ada
banyak faktor yang menjadi penyebab krisis kepemimpinan ini: hukum yang terlalu
longgar dan bercelah, kurangnya pengawasan dari lembaga terkait dan masyarakat,
serta paradigma kepemimpinan yang menyesatkan.
Menurut
Santoso (2013), paradigma kepemimpinan yang dibangun selama ini adalah
paradigma “kepemimpinan politik” bukan “kepemimpinan negarawan”. Pemimpin yang
didominasi oleh nalar politik akan tendensius menggunakan pertimbangan
untung-rugi. Sehingga produk kebijakan yang dihasilkannya kurang berpihak
kepada rakyat dan justru berpihak kepada kelompok atau partai politik yang
mengusungnya. Tidak mengherankan, jika kepemimpinan nasional kita terkesan diisi
oleh konsep pragmatis bagi-bagi kue kekuasaan. Siapa memperoleh apa, bukan
siapa berbuat apa.
Pemimpin
yang berjiwa negarawan adalah pemimpin yang mendahulukan public interest daripada private
interest, memiliki komitmen yang tinggi, berjiwa besar, terbuka,
demokratis dan memilki basic values kepemimpinan.
Basic values kepemimpinan ini akan
membentuk karakteristik seorang pemimpin. Yang menjadi masalah saat ini adalah “Sudahkah
pemimpin kita memiliki model basic values
yang tepat dan membumi?”
Inferior
Syndrome
atas Kearifan Lokal (Local Wisdom)
Praktik
model kepemimpinan yang ditemui sekarang ini berbasis pada model-model yang
berasal dari Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa (Elfira, 2013). Hal ini
menimbulkan kesan bahwa masyarakat kita seolah tidak percaya dengan kearifan
lokal yang dimiliki, sehingga memilih model kepemimpinan impor dari negara
lain. Masyarakat merasa rendah diri dihadapan angkuhnya globalisme yang membabi
buta mengintervensi cara berpikir dan bertindak. Akhrinya, masyarakat akan
kehilangan indentitas lokalnya.
Apresiasi
dan pengetahuan masyarakat akan kearifan budayanya menjadi penyebab terkikisnya
jati diri bangsa, terutama para pemimpin kita. Tidak mengherankan, jika Orang
Jawa tidak paham dengan budaya Jawa-nya, orang Lampung awam dengan budaya Lampung-nya,
dan seterusnya. Lebih lanjut, keawaman atas kearifan budaya ini akan
mengakibatkan pemimpin kita abai terhadap lokalitas dimana dia memimpin. Kebijakan
yang dicanangkan seringkali tidak sesuai konteks lokalitas dan bahkan memicu konflik horizontal
antar etnis. Memecah integritas bangsa yang seharusnya selalu dijaga
keutuhannya.
Menggali
kearifan lokal sebagai modal sosial (social
capital) dalam membentuk gaya kepemimpinan yang negarawan sudah selayaknya
dilakukan. Karena pemimpin negarawan adalah pemimpin yang menghargai indentitas
lokal sekaligus mampu mengintegerasikan masyarakat yang multi etnis, plural,
dan heterogen. Sehingga terbentuk masyarakat yang harmonis, aman, tertib, maju
dan tidak kehilangan jati diri.
Piil
Pesenggiri Sebagai
Modal Sosial Pemimpin Negarawan
Modal
sosial merupakan faktor non-material berupa nilai-nilai kearifan yang terdapat
dalam sebuah komunitas masyarakat yang memainkan peran penting dalam
menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan unggul (Mardihartono dkk,
2014). Dengan kata lain, nilai-nilai dan kearifan lokal yang dipegang
masyarakat yang berpedoman pada falsafah budaya lokal memegang peranan penting
dalam menciptakan harmonisasi dan keserasian sosial.
Dalam
kitab Kuntara Raja Niti, Masyarakat Lampung memiliki konsep Piil Pesenggiri (prinsip kehormatan) sebagai
falsafah hidup, yang terdiri dari: (1) Juluk-Adek
(prinsip keberhasilan) (2) Nemui-Nyimah
(prinsip penghargaan) (3) Nengah-Nyapur
(prinsip persamaan); (4) Sakai-Sambayan
(prinsip kerjasama). Falsafah hidup ini dilambangkan dengan lima Kembang penghias
sigor pada lambang Provinsi Lampung.
Relevansi
falsafah Piil-Pesenggiri dalam
konteks pemimpin negarawan adalah bahwa seorang pemimpin harus memiliki harga diri yang teraktualisasi
melalui pencegahan atas perilaku yang dapat menurunkan harga diri yakni melanggar
norma dan nilai-nilai, baik agama, negara, atau adat. Prinsip Juluk-Adek akan mendorong pemimpin untuk
menempatkan hak dan kewajiban sebagaimana identitasnya, prinsip ini juga
mendorong pemimpin untuk memiliki cita-cita yang tinggi (visioner). Prinsip Nemui-Nyimah mengharuskan seorang
pemimpin untuk menghilangkan sikap egosentris dengan menghargai etnik lain yang
menjadi pendatang di daerahnya. Prinsip Nengah-Nyapur
berarti pemimpin harus mau berintegrasi secara fisik maupun non-fisik, mau
berbaur dengan ras, etnik, dan agama yang lain, atau dengan kata lain pemimpin harus
adil dan tidak bersikap individualistik. Sedangkan, Prinsip Sakai-Sambayan akan menjadikan seorang
pemimpin terdorong untuk bekerjasama, tolong menolong, bahu membahu baik dalam
bentuk materi maupun moril.
Konsepi
falsafah hidup Lampung ini dalam konteks pemimpin yang negarawan ternyata
sangat mengagumkan. Bukan sekadar kompleksitasnya, melainkan sangat relevan dengan
sosok pemimpin negarawan ideal yang selama ini kita rindukan; terhormat,
visioner, pluralis, adil, dan demokratis. Penulis berspekulasi, kalau saja
masyarakat Lampung mau berpegang teguh pada kearifan lokal ini, kita tidak
perlu jauh-jauh mencari, Lampung akan menjadi gudangnya pemimpin negarawan!
