socio
echo
techno
preneurship

MeTROUNIV Article

POTENSI SENGKETA PEMILU MANTAN TERPIDANA KORUPSI

Facebook
Twitter
WhatsApp

metrouniv.ac.id – 17/11/2022 _ 22  Rabiul Akhir 1444 H

Ahmad Syarifudin, M.H. (Dosen Fakultas Syariah / Ketua Pusat Studi Konstitusi dan Kepemiluan IAIN Metro)

            Rabu (09/11) yang lalu saya diundang dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh Bawaslu Lampung Timur dengan tema “Sosialisasi Pencegahan Sengketa Proses Pemilu 2024”. Partai politik parlemen menjadi peserta dalam kegiatan itu dan berlangsung selama dua jam lebih.

            Saat menjadi narasumber tersebut saya menyuguhkan materi diskusi yang diberi judul “Potensi Sengketa Pemilu Mantan Terpidana Korupsi”. Terdapat dua kemungkinan yaitu potensi sengketa Pemilu nihil, atau sebaliknya sangat besar. Potensi sengketa ini penting untuk dipahami baik oleh KPU dan Bawaslu, maupun peserta Pemilu untuk digunakan sebagai  referensi mengantisipasi maupun memitigasi.

Korupsi di Indonesia

            Dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia semakin hari kian banyak. Hal itu jika kita dasarkan pada fakta pejabat yang ditangkap karena melakukan korupsi. Fenomena gunung es mewakili kondisi tersebut karena diyakini jumlah kasus korupsi lebih besar dari apa yang tampil dalam laporan statistik.

            Jumlah koruptor yang berurusan dengan KPK dalam rentan waktu 8 tahun terakhir (2014-2022) berdasarkan data mencapai 1.443 kasus. Jabatan pelaku korupsi sangat beragam mulai dari hakim, jaksa, pengacara, polisi, anggota DPR/DPRD, kepala lembaga/ kementerian, duta besar, komisioner, gubernur/wakil gubernur, bupati/walikota atau wakilnya, pejabat eselon I, II, dan III, korporasi, swasta, dan lain sebagainya.

Jumlah demikian besar tersebut memberikan gambaran bahwa korupsi terjadi di segala bidang, dan yang penting untuk diperhatikan ialah dorongan untuk melakukan korupsi bukanlah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti yang dilakukan street level bureaucracy. Tetapi lebih pada alasan lain seperti konsep dorongan orang melakukan korupsi yaitu tamak/serakah, rusaknya moral, dan gaya hidup hedonisme. Serta yang perlu ditambahkan adalah upaya untuk mempertahankan status quo.

Potensi Sengketa

Sengketa Pemilu yang terkait dengan mantan terpidana korupsi bisa saja nihil bila Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam persyaratan calon anggota DPR maupun DPRD mempertahankan PKPU Nomor 31 Tahun 2018 yang memberikan kesempatan bagi partai politik untuk mencalonkan kadernya yang—walaupun mantan narapidana korupsi—menjadi calon anggota legislatif.

Sebelumnya melalui PKPU Nomor 20 Tahun 2018 KPU sempat melarang partai politik partai politik menyertakan salah satunya mantan narapidana korupsi. Namun karena dilakukan judicial review terhadap PKPU tersebut maka berdasarkan Putusan MA 46P/HUM/2018 mantan narapidana korupsi dapat mengajukan diri menjadi calon tanpa persyaratan apapun selain telah melewati masa 5 tahun setelah menjalani masa hukuman atau secara jujur mengakui ke publik.

Akan tetapi berpotensi sengketa bila KPU kembali memberikan hukuman kepada mantan narapidana korupsi. Salah satunya dengan mengubah persyaratan yang awalnya alternatif menjadi kumulatif. Mantan narapinda korupsi tidak hanya harus menunggu 5 tahun setelah menjalani pidana penjara, melainkan juga harus mengumumkan secara jujur ke publik, dan bukan merupakan kejahatan berulang.

Landasannya ialah melalui putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang merupakan putusan atas pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada yang memberikan syarat bahwa calon kepala daerah harus telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana, jujur dan terbuka mengumumkan kepada publik, dan bukan kejahatan yang berulang. Meski berbeda landasan hukum—Pilkada menggunakan UU Pilkada dan Pemilu menggunakan UU No.7 Tahun 2017—akan tetapi yang perlu diperhatikan bahwa yang diuji oleh MK meskipun itu UU Pilkada adalah materi muatan norma, dan berlakunya asas erga omnes. Tapi, apakah KPU akan membuat peraturan KPU yang se-progresif dan se-penting itu?

Krisis Kader Potensial

            Sulit mengatakan bahwa Partai Politik yang masih mencalonkan kadernya yang merupakan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif karena krisis kader potensial di dalam tubuh partai politik. Hal itu tidak mungkin diucapkan karena menghina kecerdasan partai politik. Banyak penelitian yang telah dilakukan yang mengungkapkan “fantastisnya” biaya untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPR biaya 1 – 2 milyar, DPRD Provinsi 500 – 1 milyar, dan DPRD Kabupaten/Kota 250-300 juta (Litbang Kemendagri, 2018). Satu-satunya yang dapat dijadikan jawaban ialah soal akses dan modal politik. (Arif.17.11.22)

Artikel Terkait

DISPENSASI MENIKAH

metrouniv.ac.id – 03/01/2023 – 11 Jumadil Akhir 1444 H Dr. Mukhtar Hadi, M.Si. (Direktur Pascasarjana IAIN Metro)   Harian Tribun

Politik Gagasan & Gerakan?

Politik Gagasan & Gerakan? metrouniv.ac.id – 27/01/2023 _ 5 Rajab 1444 H Dharma Setyawan, M.A. (Wakil Dekan 3 FEBI IAIN

Penggunaan Bahasa dan Karakter Diri

metrouniv.ac.id – 17/01/2023 – 25 Jumadil Akhir 1444 H Dr. Mukhtar Hadi, M.Si. (Direktur Pascasarjana IAIN Metro) Thomas Lickona, seorang

"Ayo Kuliah di IAIN Metro"

Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru.

"Ayo Kuliah di IAIN Metro"

Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru.

socio, echo, techno, preneurship
"Ayo Kuliah di IAIN Metro"

Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru.