metrouniv.ac.id – 29/06/2022 _29 Dzulqo’dah 1443 H
Hifni Septina Carolina, M.Pd. (Dosen IAIN Metro Lampung)
Seringkali dalam persyaratan lowongan kerja, kita ditanyakan tentang profil diri. Profil diri biasanya berisikan data pribadi, latar belakang pendidikan, keahlian serta informasi lainnya. Selain untuk melamar pekerjaan, profil diri biasanya dibuat untuk beberapa kepentingan lain seperti mengikuti pelatihan tertentu, kenaikan jabatan, mengurus pasport dan lain sebagainya.
Lembaga yang merekrut akan mendapatkan gambaran yang jelas sehingga dapat memberikan jenis pekerjaan yang tepat. Karena profil diri merupakan identitas personal yang mendeskripsikan kompetensi maupun keahlian khusus seseorang. Hal yang sama juga dialami oleh instansi atau lembaga tertentu, yang dicermati program atau keunggulannya melalui profil kelembagaan.
Seperti halnya dengan profil diri, maka profil gender juga sangat penting untuk memberikan gambaran tentang kondisi gender di suatu instansi atau wilayah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 menyatakan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) termasuk salah satu dari empat pengarusutamaan yang diprioritaskan. Selain itu, isu gender juga menjadi salah satu agenda pembangungan yang cukup krusial dalam SDGs (Sustainable Goals).
Kebijakan lain mengungkapkan bahwa profil gender menjadi elemen penting bagi terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009. Selaras dengan misi kementerian agama yang menghormati harkat dan martabat manusia baik laki-laki dan perempuan. Maka setiap instansi perlu bergegas menyusun profil gender.
Bagaimana dengan profil gender di IAIN Metro? Hal inilah yang sedang diupayakan oleh Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Metro yaitu melakukan penyusunan profil gender di tahun 2022. Langkah terjal ini diawali dengan mengadakan pelatihan penyusunan profil gender pada pekan lalu. Disebut sebagai langkah terjal karena pasti menemukan tantangan dalam prosesnya, baik saat pengumpulan data gender, penggunaan alat analisis gender maupun penyusunan naskah profil gender. Karena hal ini baru pertama kali dilakukan, tentu butuh kolaborasi dari tiap unit maupun civitas akademika sehingga data terpilah gender bisa tersusun. Naskah profil gender itu pun nantinya akan living document yang berarti dokumen tersebut bisa ditambah atau diperbarui datanya setiap tahun.
Selama pelatihan, Ida Rosyidah menyatakan bahwa beberapa kendala yang mungkin ditemui dalam pengintegrasian PUG di perguruan tinggi yaitu masih lemahnya komitmen pimpinan maupun kesadaran gender, belum adanya data terpilah gender, rendahnya kemampuan analisis gender sehingga berbagai program kegiatan masih sering copypaste, serta sistem yang ada cenderung netral/bias gender. Penyusunan profil gender ini merupakan salah satu upaya implementasi PUG di perguruan tinggi.
Data dalam profil gender perguruan tinggi sekurang-kurangnya memiliki komponen sebagaimana berikut: 1) Data terpilah gender tentang profil sumber daya manusia meliputi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan staff. 2) Data terpilah gender tentang profil mahasiswa. 3) Tridarma (kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang berperspektif gender). 4)Tata kelola yang melibatkan laki-laki atau perempuan dalam merumuskan kebijakan dan sistem lainnya. 5) Partisipasi pimpinan, dosen atau staff dalam pelatihan gender 6) Kebijakan dan layanan yang mendukung kesetaraan gender serta 7) Sarana dan prasarana yang responsif gender dan inklusif.
Jika profil gender sudah terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi kepada pimpinan atau civitas akademika di IAIN Metro. Sehingga profil gender tersebut dapat digunakan sebagai basis atau bahan acuan serta pertimbangan dalam penyusunan perencanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program/kegiatan sebagai komitmen pimpinan perguruan tinggi untuk mengakomodir semua kepentingan warga kampus. Jika belajar dari pengalaman beberapa perguruan tinggi yang sudah menyusun profil gender, pimpinan kampus mereka menggunakan data tersebut sebagai mengeluarkan regulasi atau kebijakan seperti SK Rektor dalam penangangan kasus kekerasan seksual, pengadaan ruang laktasi maupun kebijakan lainnya. Dengan kata lain, profil gender ini sangat menunjang untuk terwujudnya perguruan tinggi yang responsif gender.
