SANTRI DALAM BINGKAI POLITIK

Oleh : Didik Kusno Aji

 

 

Pada 22 Oktober 2015 kemarin, dunia pesantren baru saja memperingati hari santri nasional. Hari santri nasional tersebut bagi kalangan santri menjadi tonggak legitimasi dikalangan pesantren. Bahkan, keputusan yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi tersebut disambut baik oleh kalangan pesantren. Namun, tak sedikit juga yang tidak sepakat dengan keputusan tersebut. Salah satu pihak yang tidak sependapat adalah Haidar Nasir, Ketua Umum Muhammadiyah, menurutnya, “Semangat Muhammadiyah itu semangat ukhuwah yang lebih luas di tubuh umat Islam, agar umat utuh, tidak terkotak-kotak pada kategorisasi santri dan nonsantri”.

 

Sebenarnya, munculnya wacana hari santri nasional berawal ketika Jokowi dalam masa kampanye bertemu KH Thoriq Darwis, pimpinan Pondok Pesantren Babussalam, Banjarejo, Malang, Jawa Timur, pada 27 Juni 2014 lalu. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan Pesantren Babussalam dan Jokowi menandatangani perjanjian yang berisi kesanggupan Jokowi menjadikan 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional jika terpilih sebagai presiden.

 

Maka ketika Jokowi terpilih, ia berusaha untuk merealisasikan janji tersebut. Namun bukan tanpa alasan penetapan hari santri nasional. Menurut Abdul Ghoffar Rozien, Ketua Pengurus Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyyah Nahdlatul Ulama, setidaknya, ada tiga argumentasi utama yang menjadikan Hari Santri Nasional sebagai sesuatu yang strategis bagi Negara Pertama, Hari Santri Nasional pada 22 Oktober, menjadi ingatan sejarah tentang Resolusi Jihad KH Hasyim Asy’ari. Kedua, jaringan santri telah terbukti konsisten menjaga perdamaian dan keseimbangan. Ketiga ketiga, yakni kelompok santri dan kiai-kiai terbukti mengawal kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akhirnya, melalui proses yang panjang, hari santri nasional ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 22 tahun 2015.

 

Santri dan Politik

 

Kaum santri adalah kalangan yang sering kali dianggap sebagai kalangan yang sami’na wa ato’na, terhadap sang kiai secara politik menjadi basis kekuatan massa yang cukup potensial. Dalam artian, jika pimpinan atau sang kiai berkata kepada para santri, maka santri pun akan mengikuti anjuran tersebut. Peluang ini jika dimanfaatkan oleh kalangan elit politik dengan mendekati para kiai pondok pesantren, maka secara matematis potensi suara sudah dapat diperhitungkan.

 

Dalam masa menjelang pemilihan kepala daerah serentak pada desember nanti, maka isu ini akan menjadi sinyal positip dikalangan politisi, jika saja ia bisa menangkap pesan tersebut. Santri sebagai kalangan yang cenderung taat pada kiai akan menjadi wilayah yang sangat menjanjikan dalam peta perebutan suara. Sebagai seorang yang tertutup dari hingar bingar politik, maka kalangan santri adalah ladang yang siap untuk dilihat dari berbagai sisi. Bahkan tak sedikit kalangan politisi memandang para santri dan kiai sebagai magnet untuk menarik simpati. Presiden Jokowi telah membuktikanya dalam hal ini. saat menjelang pemilu, betapa dunia pesantren menjadi objek yang selalu menjadi perhatian oleh banyak kalangan. Alasan memohon restu menjadi pintu penghubung untuk mendekatkan dan membuat citra sang calon yang dekat dengan kalangan dunia pesantren. Kondisi ini mempelihatkan, kecenderungan menarik dukungan para kiai dan tokoh-tokoh pesantren dikalangan para politisi dalam upaya membangun basis dukungan ataupun sekadar legitimasi masih cukup tinggi.

 

Namun sejatinya, sepak terjang peta politik dikalangan santripun sebenarnya sulit diterjemahkan,  namun secara umum, pandangan politik kiai lebih bersifat akomodisionis. Pada posisi tertentu, peran kiai sebenarnya sangat strategis, tetapi bisa juga malah dilematis. Sebagai kiai dalam karangka kehidupan bernegara, maka kiaipun wajib mentaati pemerintah (ulil amri). Namun sebagai elit agama, kiai mempunyai kewajiban untuk menegakkan nilai-nilai agama dengan cara amar makruf nahi munkar secara independen. Tapi pada saat yang sama, kiai harus bisa bersikap secara bijaksana. Sebab, petuah dan pandangan pikiranya akan menjadi menjadi banyak kalangan, terutama kaum santri.

 

Selain itu, sebagai kalangan elit dalam tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan, sosok kia akan menjadi panutan sekaligus pelindung masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan elit partai yang terlimplementasi lewat tangan pemerintahan. Multi peran seperti inilah yang seringkali menjadikan kiai harus bersikap hati-hati dan bijaksana. Jika tidak hati-hati, maka tidak mustahil bila sebagian masyarakat yang semula senatiasa menggantungkan pandangan politik pada kiai justru akan beralih sikap respektasinya terhadap kiai. Betapa banyak kasus sudah terjadi yang justru menjadikan kiai dikalangan pesantren justru kehilangan kepercayaan masyarakat yang selama ini menghormatinya. Maka dimasa-masa bulan politik seperti saat inilah sikap para kiai akan mendapat ujian yang sesungguhnya.