metrouniv.ac.id – 2/09/2025 – 9 Robiul Awal 1447 H
Dr. As’ad, S.Ag., S.Hum., M.H., C.Me. (Dosen UIN FTIK Jurai Siwo Lampung)
“Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meningalkan belang”
Siang itu, secara spontan saya berkunjung ke Gedung “Siger” Pascasarjana UIN Jurai Siwo Lampung yang letaknya sepelemparan batu dari Gedung Akademic Centre (GAC) yeng berdiri megah. Setelah memarkirkan mobil, saya bergegas memasuki gedung dan bersiap menaiki tangga ke lantai 2. Tiba di depan pintu masuk, saya mendengar sapaan ramah sekaligus tawaran tulus tanpa diminta dari seorang pria paruh baya yang sangat saya kenal “Saya buatin kopi ya Pak”?!.
Tentu tawaran ini buat saya bukan sekedar basa-basi formal, melainkan sebuah penghormatan dan kehormatan. Sebuah attitude langka di era digital dan modern saat ini yang diperankan dengan sangat baik oleh Pak Sukardi sebagai abdi negara. Sosok paruh baya yang ramah dan penuh dedikasi. Bahkan saya baru tahu bahwa suguhan kopi itu adalah momen kebaikan yang tetap didedikasikan di ujung pengabdian beliau sebagai ASN. Berikutnya, kemarin sore saya terhenyak ketika kemudian membaca pesan di group WA bahwa beliau kini memasuki masa purnatugas. Respect!
Pada saat bersamaan, saat ini bangsa Indonesia – tak terkecuali di Lampung–sedang dihadapkan pada gelombang demonstrasi besar-besaran yang puncaknya terjadi pada akhir Agustus kemarin dan masih berlangsung hingga hari ini. Di mana demonstrasi yang awalnya berjalan normal sebagai akibat prilaku hedon anggota DPR ditambah isu kesenjangan tunjangan yang begitu fantastis, berubah menjadi demo anarkis dan chaos ditandai dengan aksi pembakaran gedung parlemen dan fasilitas umum di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam perkembangannya eskalasi makin meningkat dan terkendali. Massa demo bahkan tidak hanya menargetkan fasilitas umum melainkan juga rumah-rumah pribadi pejabat. Mereka menjarah hampir seluruh perabotan rumah tangga, termasuk barang-barang pribadi Tak pelak aksi-aksi anarkis ini menimbulkan ekses yang sangat mengkhawatirkan. Tak pelak terjadi bentrokan yang tidak terhindarkan antara massa dan aparat. Bahkan sedikitnya telah menimbulkan 7 korban jiwa sebagai martir perjuangan.
Di tengah isu dan teori konspirasi dengan indikasi adanya massa yang melakukan perusakan dan penjarahan secara teroganisir, fenomena ini bisa dibaca sebagai akumulasi ketidakadilan dan ketidakpuasan bahkan “kemarahan” rakyat terhadap prilaku elit yang sewenang-wenang. Berakar dari isu kesenjangan dan ketidakadilan, ketidakpuasan yang selama ini terpendam menimbulkan momentumnya dan berujung pada protes massif dan tindakan anarkis dan penjarahan yang pola dan variabelnya mendekati apa yang pernah terjadi pada tahun 1998.
Demonstrasi yang bermula sejak 25 Agustus –bahkan kalau dirunut ke belakang berawal dari kasus Pati–lahir dari akumulasi keresahan yang sudah lama dipendam yang sangat mungkin ditunggangi oleh pihak-pihak yang ingin menggunting dalam lipatan, menyalip di tikungan dan sengaja membuat kerusuhan.
That’s’why, momen gelombang demontrasi ini harus dicari exit dan escape-nya. Pemerintah tidak boleh menutup mata bahwa ada banyak kebijakan misalnya (salah satunya) efisiensi yang berdampak pada menurunnya pelayanan publik akibat berkurangnya operasional pemerintah daerah dan satker di semua lini tak terkecuali di sektor pendidikan dan perguruan tinggi. Dalam konteks ini –untuk sekedar menyebut salah satu contoh– menyebabkan kasus Pati terjadi. Di mana pemerintah daerah terpaksa harus menaikkan pajak daerah lebih dari 250% sebagai PAD yang dalam praktiknya justru menambah beban hidup rakyat.
Pada bagian lain, parlemen sebagai respresentasi rakyat, saluran yang disediakan konstitusi untuk mengadukan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah mayarakat, justru diisi dengan figur-figur dan kebijakan yang tidak pro rakyat. Klop, sumbu ketemu api. Meledak. Door.
Ledakan kemarahan rakyat yang digambarkan dalam potret demo kemarin telah mengajarkan kepada kita bahwa –terlepas dari adanya teori konspirasi– sumbatan dan udara pengap yang terlalu lama tidak memiliki ventilasi, akan menyebabkan atsmosfir panas dan ledakan. Saatnya Pemerintah dan DPR betul-betul –sekali lagi betul-betul—membuat kebijakan yang pro rakyat. Karena Pemerintah dipilih dalam momen Pemilu yang menghabiskan energi dan dana yang tidak sedikit tidak lain untuk menuntaskan persoalan-persoalan fundamental yang dialami oleh masyarakat, bukan malah membebani masyarakat dengan regulasi dan kebijakan yang justru mencekik leher rakyat. Dalam skala lokal, pemimpin dipilih (atau ditunjuk) untuk menciptakan harmoni dan membuat kebijakan-kebijakan populis ditandai dengan peningkatan pelayanan publik yang bisa langsung dirasakan oleh konstituennya. Gaya-gaya elit harus segera ditanggalkan dan ditinggalkan. Kembali kepada filosofi dasar bahwa pemimpin sejatinya adalah pelayan, bukan justru untuk dilayani. Tidak pada tempatnya lagi memimpin dengan haus kuasa, aji mumpung dan kesewenang-wenangan, melainkan dimaknai sebagai amanah besar yang harus diemban dengan tulus dan bijaksana.
Maka di tengah isu demonstrasi massal yang cenderung anarkis dan chaos tadi, pola pendekatan yang dilakukan oleh sosok Pak Sukardi adalah jawaban dan definisi sederahana dari “pelayanan publik” yang sebenarnya dan sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat selama ini. Dari secangkir kopi Pak Sukardi kita belajar tentang bekerja dan mengabdi berdasarkan panggilan hati. Bukan karena instruksi. Tabiik.
