TEOLOGI ANTI KORUPSI
Oleh: Imam Mustofa
(Dosen STAIN Jurai Siwo Metro)
Mengamati carut-marutnya pengelolaan negara yang sangat kental dengan aroma anyir korupsi, timbul pertanyaan besar, benarkah kita ini bangsa yang beragama dan bermoral? Bukankah agama mengajarkan kejujuran, keadilan, persamaan dan nilai-nilai kebaikan sepadan?
Rusaknya sebuah negara di tangan orang-orang yang beragama bukan karena kegagalan agama dalam membentuk masyarakat bermoral, beradab dan berperadaban. Melainkan karena belum tertransformasikannya nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai moral etik agama masih menggantung di langit-langit angan dan fikiran umat beragama, khususnya
yang mendapatkan amanah untuk menjadi penyelenggara negara dan hidup dalam dunia birokrasi. Nilai-nilai tersebut belum membumi dan menyatu dengan mereka dalam menjalankan tugas dan ungsinya sebagai kholifah Tuhan untuk mensejahterakan manusia di muka bumi.
Hal di atas terjadi karena umat beragama hanya memahami teologi sebagai ilmu yang menbicarakan Tuhan dan ketuhanan. Ilmu yang hanya berbicara yang ghaib, berbicara tentang kehidupan "dunia seberang" atau akhirat yang meliputi surga dan neraka beserta segala isinya. Saat agama hanya dianggap sebagai identitas sosial dan pranata-pranata tentang akhirat, maka umat beragama tidak akan dapat mebawa nilai-nilai ketuhanan, moral etik agama ke dalam ruang publik.
Salah satu sebab terjadinya banyak kejahatan birokrasi, karena saat ini, umat beragama terkesan tidak tergiur lagi dengan surga, dan tidak gentar dengan neraka yang dijanjikan oleh Tuhan. Hal ini mengakibatkan kesewenangan dalam berperilaku dan bertindak. Parahnya, frame semacam ini menjangkiti para pemangku kebijakan dan pemegang amanah rakyat. Dampaknya adalah penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab, merebaknya korupsi dan tindakan destruktif lainnya yang merugikan negara dan menyengsarakan rakyat.
Memegangi paradigma agama hanya untuk Tuhan akan mengakibatkan kesewenangan terhadap sesama manusia. Paradigma teologis teosentris yang mengedepankan pembelaan terhadap Tuhan semacam ini tentunya akan sulit untuk membumikan nilai-nilai teologis yang berbasis antroposentris, yaitu teologi yang menitikberatkan pembelaan manusia dan kemanusiaan. Padahal perlu pemahaman teologi yang aplikatif yang menyatu dalam diri manusia dalam berbagai situasi, kondisi, kapan pun dan di mana pun ia berada, termasuk dalam kehidupan birokrasi bernegara.
Saat teologi dipahami secara sempit, nilai-nilai moral etik agama dipenjarakan dalam fikiran dan riutal-ritual agama, maka umat beragama tidak akan menjadi sosok yang sholih secara sosial. Agamanya tidak akan membawa kebaikan secara signifikan terhadap kehidupan sosialnya dalam menjalankan fungsinya sebagai abdi negara dan sebagai pelayan masyarakat.
Keyakinan akan keberadaan Tuhan harus dibarengi dengan ketundukan dan ketaatan terhadap-Nya, termasuk menjaga amanah dan kepercayaan yang diemban. Umat beragama yang menjadi penyelenggara negara harus berpegang pada teologi antikorupsi. Teologi yang menghadirkan Tuhan dan nilai-nilai ketuhanan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Korupsi, suap, kolusi dan kejahatan birokrasi lainnya pada dasarnya adalah bentuk perusakan dan kerusakan hubungan antarmanusia yang mereduksi nilai moral ketuhanan.
Pemahaman teologi tentang ketuhanan harus dibarengi dengan teologi bernegara. Manusia harus menghadirkan Tuhan dalam membangun relasi dan berinteraksi dengan sesama manusia. Paradigma dan upaya ini akan menghindarkan manusia dari kesewenangan dan perilaku destruktif yang bertentangan dengan nilai moral ketuhanan yang terjabarkan dalam ajaran dan ritual agama.
Seorang tokoh Islamamisasi ilmu, Isma’il R. al-Faruqi dalam Tawhid: Its Implication for Thought and Life menjelaskan tentang implikasi tawhid dalam pemikiran dan kehidupan. Tauhid yang diyakini dan dipelajari seseorang harus membawa dampak positif bagi kehidupannya dan lingkungannya. Apabila ditarik ke konteks penyelenggara negara, sudah seharusnya umat beragama untuk tidak melakukan korupsi.
Mengingat sudah menyebar dan kronisnya penyakit birokrasi di negara kita Indonesia, maka segala upaya dan pendekatan harus dilakukan untuk mengobatinya. Termasuk dengan pendekatan teologis. Teologi antikorupsi. Teologi yang menghadirkan nilai-nilai ketuhanan dalam menjalankan amanah jabatan. Teologi ini akan melahirkan paradigma konstruktif untuk menjalankan negara demi kesejahteraan rakyat.
