Bandar Lampung, metrouniv.ac.id – Rabu 24/9, Komisi VIII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Kota Bandar Lampung dalam rangka pengawasan atas pembangunan Asrama Haji serta pelaksanaan program pendidikan keagamaan, sebagai bagian dari tugas dan fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan I tahun sidang 2025–2026.
Kunjungan tersebut melibatkan sejumlah anggota DPR RI lintas fraksi dan daerah pemilihan, yaitu H. Aprozi Alam, S.E. dari Fraksi Golkar Dapil Lampung II, Hj. Derta Rohidin dari Fraksi Golkar Dapil Bengkulu, Aina Amanina dari Fraksi PDIP dapil Jatim III, Matindas J. Rumambi dari Fraksi PDIP dapil Sulawesi Tengah, Hj. Lale Syifaun Nufus dari Fraksi Gerindra Dapil NTB II, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A. dari Fraksi PKS Dapil Jawa Barat X, Syaiful Nuri dari Fraksi PAN Dapil Jawa Timur II, serta Dr. Ir. H. Nanang Samodra, K.A., M.Sc. dari Fraksi Demokrat Dapil NTB II.
Pertemuan resmi berlangsung di Aula Multazam Asrama Haji Bandar Lampung. Dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung beserta jajaran, pejabat eselon I dan II dari Kementerian Agama RI serta Badan Penyelenggara Haji Indonesia (BPHI), Rektor UIN Raden Intan Lampung, dan delegasi pimpinan dari UIN Jurai Siwo Metro. Rektor UIN Jurai Siwo berhalangan hadir dan mendelegasikan Wakil Rektor I, II, dan III untuk mengikuti kegiatan.
Dalam forum tersebut, Plt. Kepala Asrama Haji menyampaikan laporan mengenai tingginya animo masyarakat Lampung untuk menunaikan ibadah haji, dengan jumlah keberangkatan mencapai lebih dari 7.500 orang per tahun. Namun demikian, masa tunggu haji di provinsi ini masih sangat panjang, yakni hingga 25 tahun. Pemerintah Provinsi Lampung yang turut hadir menyampaikan aspirasi masyarakat terkait harapan peningkatan status Bandara Raden Intan II menjadi bandara internasional. Saat ini, seluruh jamaah haji dari Lampung masih harus melalui embarkasi luar daerah karena belum tersedianya penerbangan langsung menuju Jeddah, yang mengakibatkan penambahan biaya perjalanan.
Wakil Ketua Komisi VIII, H. Aprozi Alam, S.E., menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional DPR RI, khususnya dalam pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan pembangunan sarana pelayanan ibadah haji. Ia juga menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kelembagaan haji dan umrah di Indonesia. Terhitung sejak 15 Juli 2025/ 26 Dzulhijjah 1446 H, pengelolaan haji dan umrah berada di bawah otoritas khusus, yakni Kementerian Haji dan Umrah, dengan proses peralihan aset dan tanggung jawab dari Kementerian Agama yang saat ini sedang berlangsung. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, menyatakan dukungan penuh baik dari sisi struktur kelembagaan maupun sarana dan prasarana penunjang.
Beberapa anggota Komisi VIII lainnya menyoroti isu-isu strategis yang muncul dalam penyelenggaraan haji nasional. Fraksi Demokrat, Dr Nanang Samodra menanggapi usulan dari Pemprov Lampung mengenai perlunya embarkasi langsung ke Jeddah, namun menegaskan bahwa realisasi hal tersebut membutuhkan sinergi lintas komisi, termasuk Komisi V dan Komisi VIII DPR RI, terutama terkait kesiapan infrastruktur seperti panjang landasan pacu dan kelayakan bandara untuk pesawat berbadan besar. Ina Amanina dari Fraksi PDIP, menyampaikan keprihatinan atas praktik dana talangan haji yang dinilai memperparah antrean keberangkatan, serta menyoroti pentingnya verifikasi usia dan kondisi fisik jamaah lanjut usia. Sementara itu, Fraksi PKS, Dr. Hidayat Nur wachid mengusulkan agar pemerintah Indonesia melakukan diplomasi intensif dengan Kerajaan Arab Saudi untuk memanfaatkan kuota haji dari negara-negara yang tidak menggunakannya secara penuh, seperti Kazakhstan, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan otoritas Saudi.
Ia juga menyinggung rencana perubahan nomenklatur dari “asrama haji” menjadi “hotel haji” sebagai upaya optimalisasi fungsi fasilitas. Konsep hotel haji dinilai lebih fleksibel dan memungkinkan fasilitas tersebut digunakan untuk keperluan lain di luar musim haji, seperti penginapan umum, resepsi pernikahan, maupun kegiatan sosial keagamaan lainnya.
Dalam sesi tanya jawab, sejumlah peserta mendorong percepatan pembentukan kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah, tidak hanya di tingkat provinsi tetapi juga di tingkat kabupaten/kota, guna memperkuat pelayanan haji di daerah.
Setelah pertemuan, rombongan Komisi VIII DPR RI melanjutkan agenda dengan meninjau langsung pembangunan gedung baru Asrama Haji Bandar Lampung setinggi tujuh lantai yang saat ini tengah berlangsung. Proyek ini diharapkan dapat menampung lebih banyak jamaah dan memberikan pelayanan yang lebih representatif sesuai dengan standar pelayanan ibadah haji nasional.
Agenda kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI akan berlanjut esok hari dengan pertemuan dan diskusi bersama Rektor UIN Raden Intan dan UIN Jurai Siwo Lampung, yang akan dilaksanakan di kampus UIN Raden Intan. Pertemuan ini akan membahas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Kependidikan Keagamaan di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. (Lk)
