Jakarta, metrouniv.ac.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) bersama Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Badan Kepegawaian Negara menggelar rapat pembahasan Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) bagi empat Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN). Acara berlangsung di Hotel Best Western Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/8) dengan menghadirkan jajaran pejabat lintas kementerian.
Keempat PTKN yang menjadi fokus pembahasan adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, UIN Ponorogo, UIN Palopo, dan UIN Madura. Dari UIN Jurai Siwo Lampung, Rektor Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons. memimpin delegasi bersama Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Prof. Dr. Dedi Irwansyah, M.Hum., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Yudiyanto, M.Si., serta Sekretaris LPM Ghulam Murtadlo, M.Pd.I.
Rapat menghasilkan sejumlah catatan penting terkait penataan organisasi. Perubahan nomenklatur Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan pada UIN, yang sebelumnya dikenal sebagai Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga pada IAIN, berdampak pada penyesuaian unit organisasi serta perhitungan gaji ASN. Selain itu, jumlah Wakil Dekan ditetapkan berdasarkan jumlah mahasiswa: tiga wakil dekan untuk jumlah mahasiswa di atas 1.400, dua wakil dekan untuk jumlah di atas 700, dan satu wakil dekan untuk jumlah di bawah 700 mahasiswa. Terdapat pula penyesuaian nomenklatur fakultas, seperti Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang menjadi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
Pembahasan juga menyinggung Unit Penunjang Akademik (UPA), misalnya laboratorium sumber belajar di UIN Madura. Pada struktur SPI perlu ditambahkan pelaksana dan jabatan fungsional auditor sebagai pengganti nomenklatur anggota. Usulan pembentukan UPA Hubungan Internasional masih ditangguhkan dan untuk sementara tetap melekat pada LPM bidang kerjasama. Selain itu, bagi perguruan tinggi yang sudah berstatus Badan Layanan Umum (BLU), perlu ditambahkan Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa yang dapat digabungkan dengan bagian umum atau tata usaha.
Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Prof. Dr. M. Arskal Salim GP., M.Ag., menegaskan bahwa pembahasan Struktur Organisasi dan Tata Kerja ini merupakan langkah penting untuk memperkuat tata kelola perguruan tinggi keagamaan menuju arah yang lebih profesional, modern, dan adaptif. Dengan adanya penyelarasan nomenklatur dan struktur, diharapkan tidak hanya efisiensi birokrasi yang tercapai, tetapi juga peningkatan mutu layanan pendidikan tinggi keagamaan di Indonesia.
Pembahasan Ortaker empat PTKN ini menjadi tonggak harmonisasi tata kelola kelembagaan yang lebih kokoh. Hasilnya akan menjadi acuan bagi PTKN lainnya, sekaligus mempercepat transformasi pendidikan tinggi keagamaan negeri dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia unggul.
(glm)
