Lampung Timur. metrouniv.ac.id – Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung menggelar Focus Group Discussion (FGD) Karya Tulis Ilmiah dan Bedah Buku bertajuk “Hak Asasi Manusia, Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum” pada Kamis (11/6/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting ini menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya akademik dan literasi hukum di lingkungan kampus.
Acara menghadirkan Guru Besar Hukum dan Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia periode 2013–2015. Kegiatan diikuti oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung dengan antusias.
Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung, Prof. Husnul Fatarib, Ph.D., menegaskan pentingnya bedah buku sebagai sarana membangun tradisi intelektual di perguruan tinggi. Menurutnya, kampus tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menjadi ruang dialog akademik yang mampu memberikan respons kritis dan konstruktif terhadap berbagai persoalan kebangsaan.
Pada kesempatan tersebut, Prof. Suparman Marzuki memaparkan isi buku “Hak Asasi Manusia, Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum, yang merupakan kumpulan artikel dan makalah hasil refleksi dari berbagai forum ilmiah. Berangkat dari pengalaman akademik dan praktik ketatanegaraan, buku tersebut menghadirkan kajian teoritis sekaligus analisis kritis terhadap dinamika hukum yang berkembang di Indonesia.
Dalam pembahasannya, Prof. Suparman menguraikan tiga tema utama yang menjadi fokus buku tersebut. Pada bagian Hak Asasi Manusia (HAM), ia menyoroti berbagai isu kontemporer, mulai dari perlindungan hak-hak perempuan, hak narapidana, penanganan tindak pidana terorisme, hingga penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu. Ia menegaskan bahwa penghormatan terhadap HAM merupakan salah satu indikator penting tegaknya negara hukum dan demokrasi yang berkeadaban.
Selanjutnya, pada tema Kekuasaan Kehakiman, Prof. Suparman menekankan pentingnya menjaga independensi lembaga peradilan dari berbagai bentuk intervensi. Ia juga mengingatkan perlunya memperkuat integritas hakim sebagai penegak hukum yang memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan keadilan. Selain itu, ia menyoroti fenomena mafia peradilan yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.
Sementara pada tema Penegakan Hukum dan Etika, Prof. Suparman menjelaskan bahwa tantangan hukum di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga menyangkut integritas dan etika para penyelenggara negara. Menurutnya, penegakan hukum harus dijalankan secara adil, konsisten, profesional, dan bebas dari kepentingan politik maupun ekonomi agar mampu menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat.
Melalui pemaparan tersebut, Prof. Suparman mengajak peserta memahami bahwa HAM, kekuasaan kehakiman, dan penegakan hukum merupakan tiga pilar yang saling berkaitan dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi Republik Indonesia.
Sesi diskusi berlangsung aktif dan interaktif. Berbagai pertanyaan serta pandangan kritis disampaikan peserta, mencerminkan tingginya perhatian terhadap isu-isu hukum yang berkembang di tengah masyarakat.
Melalui penyelenggaraan FGD dan bedah buku ini, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung kembali menegaskan komitmennya dalam membangun tradisi akademik yang kuat, kritis, dan responsif terhadap perkembangan hukum serta tantangan kebangsaan di Indonesia. ( )
