metrouniv.ac.id – 3/09/2026 – 21 Rabiul Awal 1448 H
Ahmad Irsalu Rizki (Mahasiswa Hukum Keluarga Islam)
Rahmah Ningsih, S.H.I., MA.Hk (Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, UIN Jurai Siwo Metro)
Pernahkah Anda membayangkan datang ke suatu restoran, memesan makanan, lalu koki memasak hidangan tersebut hingga matang dan tersaji di meja, namun saat Anda hendak menyantapnya, pelayan tiba-tiba berkata: “Maaf, tiket reservasi Anda salah format, silakan pulang dan pesan lagi dari awal.”
Terdengar membingungkan, bukan? Dalam dunia peradilan perdata, dinamika yang mirip dengan analogi tersebut terkadang terjadi di meja hijau. Salah satunya tecermin dalam studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Met mengenai perkara perceraian non-Muslim.
Studi ini menyoroti persoalan mendasar dalam hukum acara perdata: Kapan gugatan seharusnya dinyatakan “Tidak Dapat Diterima” (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO), dan kapan seharusnya ditolak?
Memahami “NO” dan “Ditolak”: Dua Pintu yang Berbeda
Bagi kalangan non-hukum, putusan pengadilan perdata yang mengalahkan penggugat sering kali dianggap sama saja. Padahal, ada batas tegas antara gugatan yang tidak dapat diterima (NO) dan gugatan yang ditolak:
- Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard):
Ibarat dokumen yang tertolak di pintu gerbang loket pendaftaran. Hal ini terjadi karena gugatan memiliki cacat administratif/formil. Misalnya, salah sasaran pihak yang digugat (error in persona) atau uraian gugatannya membingungkan dan tidak sinkron (obscuur libel). Karena syarat formilnya cacat, posisi hakim belum memeriksa isi atau pokok perkara. Penggugat masih bisa memperbaiki dokumen dan mendaftarkannya kembali kapan saja.
- Putusan Ditolak:
Gugatan sudah lolos verifikasi, persidangan berlanjut memeriksa isi perkara. Artinya, format gugatan sudah benar secara hukum acara, sehingga hakim sudah memeriksa seluruh isi dan pokok perkara secara mendalam (mulai dari membaca surat-surat bukti hingga mendengarkan keterangan para saksi). Namun, dari seluruh proses tersebut, hakim menyimpulkan bahwa tuduhan atau alasan yang diajukan penggugat tidak terbukti kebenarannya atau tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Perkara ini dianggap tuntas secara materiil.
Ironi di Ruang Sidang: Bukti Sudah Diperiksa, Mengapa Masih “NO”?
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Met, seorang penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975).
Proses persidangan berjalan jauh melampaui pintu pendaftaran formil:
- Majelis hakim memeriksa alat bukti surat.
- Majelis hakim menghadirkan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.
- Majelis hakim menyimpulkan fakta persidangan: saksi hanya membuktikan satu insiden pertengkaran, sehingga unsur “pertengkaran terus-menerus” dinilai tidak terbukti.
Secara doktrin hukum acara perdata, jika fakta persidangan menunjukkan dalil penggugat tidak terbukti, amar putusan yang tepat semestinya adalah menolak gugatan.
Namun yang terjadi, amar putusan justru menjatuhkan putusan NO (tidak dapat diterima) dengan alasan gugatan dinilai kabur (obscuur libel). Penilaian tidak terbuktinya pertengkaran ditarik mundur seolah-olah gugatan memiliki cacat redaksional sejak awal.
Tinjauan Error in Procedendo dan Dampaknya bagi Pencari Keadilan
Pergeseran ini melahirkan catatan kritis dalam kacamata doktrin hukum acara, yaitu adanya potensi error in procedendo (kesalahan dalam penerapan hukum prosedur/acara). Terjadi pencampuran antara ranah formil (prosedur) dan materiil (pembuktian substansi).
Mengapa ketidaksinkronan ini krusial untuk dikaji?
- Kepastian Status Hukum yang Menggantung:
Karena putusannya NO, perkara belum memiliki status berkekuatan hukum tetap (inkracht) secara substansi. Status perkawinan para pihak secara yuridis tetap utuh, akta cerai tidak bisa diproses, dan hak-hak turunan pasca-perceraian (seperti nafkah atau pengasuhan anak) menjadi serba tidak pasti.
- Merugikan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan:
Pihak pencari keadilan yang sudah menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya untuk menghadirkan saksi serta bukti terpaksa harus memulai proses persidangan lagi dari titik nol jika ingin kepastian hukum yang tuntas.
Catatan Penutup
Wacana ini hadir bukan semata-mata untuk menguji putusan hakim, melainkan sebagai kontribusi akademik dan diskursus teoretis mengenai pentingnya konsistensi tahapan beracara di pengadilan.
Hukum acara bukanlah sekadar formalitas kaku di atas kertas, melainkan “pagar pembatas” keadilan. Ketika proses persidangan telah menyelami substansi perkara hingga tahap pembuktian, kejelasan akhir berupa putusan materiil adalah hak setiap pencari keadilan demi kepastian hukum yang utuh.
(Artikel penelitian ini merupakan tugas akhir Ahmad Irsalu Rizki (Mahasiswa S1 HKI), bersama pembimbing Rahmah Ningsih, S.H.I., MA.Hk, yang telah terbit pada Jurnal Verstek: Jurnal Hukum Acara, Vol. 14 No. 2, 2026, hlm. 266-282, berjudul “Kualifikasi Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Perspektif Error in Procedendo”. Naskah lengkap dapat diakses dan diunduh secara bebas melalui portal resmi jurnal di: https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/116020/pdf
